Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, H. Riduan, mengatakan pihaknya bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga yang membutuhkan pertolongan. Hal itu terlihat saat dirinya turun langsung menangani seorang warga yang sakit di Jalan Tingang Ujung, Kamis (22/10/2026).
Riduan menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Palangka Raya agar Dinas Kesehatan bersama puskesmas terkait memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Setiap warga yang tidak mampu menjadi tanggungan pemerintah daerah. Pasien kita jemput, kemudian kita antarkan ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan,” ujar Riduan.
Menurutnya, pasien tersebut akan menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar bagi tenaga medis untuk menentukan tindakan lanjutan, termasuk kemungkinan rawat inap apabila memang diperlukan.
Riduan menegaskan, keterbatasan ekonomi maupun persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan tidak boleh menghambat upaya pertolongan awal bagi warga yang membutuhkan penanganan medis.
“Persoalan administrasi seperti kepesertaan BPJS Kesehatan tidak boleh menjadi penghalang bagi upaya pertolongan awal,” tegasnya.
Riduan turut menanggapi informasi bahwa pasien tersebut tidak memiliki BPJS Kesehatan dan tercatat dalam data kemiskinan desil 6.
Dia menjelaskan, apabila data kesejahteraan yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga sebenarnya, masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mengajukan perubahan status melalui mekanisme yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting agar data kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Dengan begitu, warga dapat memperoleh akses terhadap program bantuan sosial maupun jaminan kesehatan sesuai ketentuan.
“Kalau masalah desil itu ranahnya ada di Dinas Sosial. Mungkin kalau tidak sesuai dengan fakta di lapangan, bisa mengajukan perubahan status desil. Silakan datang ke Dinas Sosial untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas Riduan.
Terkait biaya pengobatan, Riduan memastikan pemerintah daerah akan mengupayakan pelayanan tanpa biaya bagi pasien tidak mampu yang dirujuk ke RSUD Kota Palangka Raya.
Dia juga menjelaskan adanya tenggang waktu 3 x 24 jam untuk mengurus administrasi jaminan kesehatan dalam kondisi darurat, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Karena ini kita rujuk ke Rumah Sakit Kota Palangka Raya, insyaallah gratis semuanya,” ungkapnya.
Selain memastikan warga mendapatkan penanganan medis, Dinkes Kota Palangka Raya juga mengoperasikan empat unit mobil oksigen keliling untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dukungan layanan pernapasan di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk.
Mobil tersebut beroperasi secara terjadwal dengan jangkauan pelayanan mulai dari Kelurahan Tangkiling hingga Kalampangan.
Riduan mengatakan, keberadaan mobil oksigen keliling mendapat respons positif dari masyarakat. Layanan ini diharapkan dapat membantu warga yang membutuhkan dukungan pernapasan selama kondisi udara belum membaik.
“Kita punya empat mobil oksigen yang saat ini berkeliling di Kota Palangka Raya. Ada jadwalnya, dan jangkauannya dari Kelurahan Tangkiling hingga Kalampangan. Antusiasme masyarakat terhadap mobil oksigen ini luar biasa,” pungkasnya.
Melalui layanan jemput pasien dan operasional mobil oksigen keliling, Pemkot Palangka Raya berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan pertolongan kesehatan di tengah situasi kabut asap, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan ekonomi. (red)
