Palangka Raya, Nusaborneo.com – DPRD Kalimantan Tengah menyoroti masih adanya ketimpangan layanan dasar yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah pelosok.
Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dinilai masih menjadi persoalan utama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah agar pemerataan pembangunan dapat terwujud.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Nafsiah, mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat menunjukkan bahwa kebutuhan dasar di daerah terpencil belum sepenuhnya terpenuhi.
“Memang hal-hal seperti ini masih ada, terutama di daerah pelosok. Soal jalan, guru, dan tenaga kesehatan masih sangat kurang di sana dan masih sering dikeluhkan masyarakat. Ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah,” ucapnya, Selasa (16/6/2026).
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada akses masyarakat terhadap pelayanan publik, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan kualitas hidup warga.
“Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas agar seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di kawasan terpencil, dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata. Upaya tersebut, lanjutnya, perlu didukung dengan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Persoalan seperti ini perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di daerah,” lanjutnya.
DPRD Kalteng berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan masyarakat tidak berhenti pada tahap penampungan semata, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program dan kebijakan yang tepat sasaran.
“Dengan demikian, kualitas pelayanan publik di wilayah pelosok dapat terus meningkat dan kesenjangan pembangunan antarwilayah semakin berkurang,” tuturnya.
Keterbatasan akses jalan, minimnya tenaga pendidik, hingga kurangnya tenaga kesehatan masih menjadi keluhan yang kerap disampaikan warga.
“Peningkatan akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan dinilai menjadi kunci dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (red/yd)
