Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat perhatian dari DPRD Kalteng.
Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan pasokan listrik untuk menjalankan kegiatan usaha.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi mengatakan, masyarakat Kalteng seharusnya tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan pasokan listrik.
“Lembaga kami tidak sependapat dengan kebijakan PLN yang memasukkan Kalimantan Tengah dalam skema pemadaman bergilir. Hal ini membuat masyarakat Kalteng merasa dirugikan,” kata Junaidi, Sabtu (15/8/2026).
Menurut Junaidi, persoalan tersebut perlu dilihat dari kondisi kelistrikan di Kalteng. Ia menyebut sejumlah pembangkit di wilayah tersebut memiliki total kapasitas lebih dari 600 megawatt (MW).
Sementara itu, kebutuhan listrik di Kalteng saat beban puncak disebut berada di kisaran 190 MW.
Atas kondisi tersebut, Junaidi meminta agar persoalan kekurangan pasokan listrik di wilayah lain tidak diselesaikan dengan membebankan dampaknya kepada masyarakat Kalteng.
“Kalau memang ada kekurangan pasokan di wilayah lain yang menerima suplai listrik dari Kalimantan Tengah, jangan sampai penyelesaiannya justru dibebankan kepada masyarakat Kalteng melalui pemadaman bergilir,” ujarnya.
Junaidi menilai pemadaman listrik tidak hanya berdampak pada aktivitas rumah tangga, tetapi juga dapat menghambat keberlangsungan usaha masyarakat.
Menurut dia, UMKM menjadi salah satu sektor yang rentan terdampak karena berbagai kegiatan produksi dan pelayanan membutuhkan peralatan berbasis listrik.
Pemadaman yang terjadi tanpa kepastian, kata Junaidi, berpotensi mengganggu proses produksi hingga menambah biaya operasional pelaku usaha.
“Yang kami harapkan adalah adanya solusi yang adil. Masyarakat membutuhkan kepastian pasokan listrik, terutama pelaku usaha yang kegiatan sehari-harinya sangat bergantung pada listrik,” katanya.
Ia berharap persoalan kelistrikan di Kalteng segera mendapatkan solusi sehingga masyarakat dan pelaku UMKM tidak harus kembali menanggung kerugian akibat pemadaman bergilir. (red/yd)
