Palangka Raya, Nusaborneo.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menegaskan pentingnya konsolidasi lintas sektor dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Palangka Raya, Kamis (20/11/2025), yang dihadiri Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Edy Pratowo menekankan bahwa upaya menurunkan angka kemiskinan tidak dapat dibebankan pada satu instansi saja. “Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan tidak bisa dikerjakan satu pihak. Perlu kerja bersama lintas sektor dan instansi terkait,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi kehadiran Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres, Dr. Arya Warman, yang turut memberikan masukan dalam rakor.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kalimantan Tengah per Maret 2025 berada pada 5,19 persen atau setara 147.800 jiwa. Angka tersebut turun dari 5,25 persen pada September 2024. Namun garis kemiskinan meningkat 4,83 persen menjadi Rp654.660 per kapita per bulan. Edy menilai kondisi ini menuntut evaluasi kebijakan mendalam dan penyesuaian program sesuai dinamika sosial ekonomi.
Ia juga menyoroti fenomena terbaru, di mana tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan kini lebih tinggi dibandingkan perdesaan, sementara tingkat pengangguran terbuka di desa ikut meningkat. “Ini menunjukkan perlunya peningkatan lapangan kerja di perdesaan untuk mencegah migrasi penduduk miskin ke kota,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Edy menekankan tiga agenda utama: pembaruan data makro dan sektoral kemiskinan, penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2026, serta sinkronisasi dengan kebijakan pusat, termasuk Program Sekolah Rakyat, Program Makanan Bergizi Gratis, dan pemutakhiran data melalui DTSN Kemensos. Ia menyebut integrasi data sebagai faktor penting untuk memperbaiki akurasi penerima manfaat.
Edy juga menyinggung efisiensi anggaran pusat yang berdampak pada daerah, terutama sektor infrastruktur dan pelayanan sosial. Dengan keterbatasan fiskal tersebut, ia mendorong pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. “Dengan perencanaan yang baik dan kerja sama solid, saya yakin kita mampu menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.
Menutup sambutan, Edy mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi pusat–daerah, meningkatkan kolaborasi antar-instansi, serta menjaga komitmen bersama dalam upaya menekan kemiskinan secara berkelanjutan. “Mari kita bangun Kalimantan Tengah yang semakin maju dan sejahtera lewat kerja bersama,” pungkasnya. (Mda).
