Palangka Raya, Nusaborneo.com – Menurunnya jumlah peserta didik di Sekolah Rakyat (SR) Kota Palangka Raya menjadi perhatian Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Dari sebelumnya sempat menampung sekitar 270 siswa, kini jumlahnya diperkirakan tersisa kurang dari 200 orang.
Kondisi tersebut membuat pemerintah kota berupaya mencari tahu alasan sejumlah siswa kembali ke rumah orang tua masing-masing. Dinsos ingin memastikan apakah mereka benar-benar berhenti sekolah atau hanya sementara meninggalkan asrama.
Kepala Dinsos Kota Palangka Raya, Yunalis, mengatakan pihaknya telah meminta para pendamping untuk mendatangi langsung rumah keluarga siswa. Langkah ini dilakukan agar pemerintah mengetahui persoalan yang membuat anak-anak memilih kembali ke rumah.
“Kita belum bisa menyatakan mereka keluar. Karena itu, saya sudah meminta pendamping untuk mendatangi rumah masing-masing anak dan menemui orang tuanya. Kita ingin mengetahui apa alasan mereka kembali,” kata Yunalis, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, penurunan jumlah siswa perlu disikapi dengan pendekatan persuasif. Pemerintah tidak ingin anak-anak kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan hanya karena persoalan yang sebenarnya masih bisa dicarikan jalan keluar.
Dinsos juga akan memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya keberlanjutan pendidikan anak.
Jika nantinya ada siswa yang benar-benar tidak dapat melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat, pemerintah tetap mendorong mereka agar tidak putus sekolah. Salah satu alternatifnya melalui pendidikan nonformal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun program kejar paket.
“Kalau memang tidak mampu melanjutkan pendidikan formal, kita bisa merujuk mereka ke pendidikan informal, seperti PKBM atau program kejar paket,” tegasnya.
Yunalis menambahkan, anak yang keluar dari Sekolah Rakyat tidak otomatis membuat keluarganya kehilangan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Selama keluarga masih memenuhi persyaratan dan ketentuan Kementerian Sosial (Kemensos), bantuan tetap dapat diberikan.
Ia menjelaskan, status anak sebagai peserta didik Sekolah Rakyat berbeda dengan status keluarga sebagai penerima bantuan sosial.
Terkait informasi anggaran pembangunan Sekolah Rakyat yang mencapai Rp 240 miliar, Yunalis menegaskan Dinsos Kota Palangka Raya tidak terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran pembangunan fisik. Kewenangan tersebut berada di bawah Kemensos.
Sementara itu, pemerintah kota berperan dalam pendampingan serta memastikan pelayanan sekolah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Persoalan tenaga pengajar dan pekerja sosial juga menjadi perhatian. Yunalis menyebut proses perekrutan guru, termasuk guru bimbingan konseling (BK), dilakukan melalui mekanisme Kemensos sesuai kebutuhan dan formasi yang tersedia.
Sebagian tenaga hasil rekrutmen telah diumumkan dan ditempatkan. Adapun tenaga lainnya masih menunggu proses penempatan.
Untuk sementara, sejumlah pekerja sosial dari daerah masih diperbantukan guna mendukung kegiatan operasional sekolah.
“Ketika hasil pengumuman sudah ditempatkan semua, tenaga kita yang sekarang berada di sana sebagai tenaga sementara akan dikembalikan,” ujarnya.
Bagi pemerintah, tantangan Sekolah Rakyat bukan sekadar menyediakan gedung dan tenaga pengajar. Lebih dari itu, memastikan setiap anak tetap memperoleh kesempatan belajar dan tidak kehilangan masa depan melalui pendidikan menjadi hal yang tak kalah penting. (Red)













