Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menunjukkan kepedulian lintas daerah dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp3 miliar kepada korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengumuman itu disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran S.I.Kom, dalam konferensi pers yang digelar di Istana Isen Mulang, Rabu (3/12/2025).
Dalam pernyataannya, Gubernur Agustiar menyampaikan rasa belasungkawa mendalam atas musibah yang menimpa sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menegaskan bahwa dukungan Kalteng bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi wujud solidaritas seluruh masyarakat.
“Bencana ini mengguncang kehidupan saudara-saudara kita. Atas nama masyarakat Kalimantan Tengah, kami menyampaikan duka cita yang tulus,” tuturnya.
Gubernur menegaskan bantuan tersebut sepenuhnya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng. Masing-masing provinsi penerima akan mendapatkan bantuan Rp1 miliar. “Sumbernya jelas. Dana ini dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah untuk membantu mereka yang terdampak. Tidak lebih, tidak kurang,” tegasnya.
Untuk memastikan bantuan diserahkan langsung kepada pihak yang membutuhkan, Pemprov Kalteng telah membentuk tim khusus. Sejumlah pejabat tinggi daerah, termasuk Wakil Gubernur, Sekda, atau Asisten Pemerintahan direncanakan akan turun langsung mengantarkan bantuan tersebut.
“Kami ingin memastikan bantuan ini diterima oleh orang yang tepat, di lokasi yang tepat,” ujar Agustiar.
Lebih jauh, Gubernur Agustiar menekankan bahwa kontribusi Kalteng bukan sekadar soal angka, tetapi tekad solidaritas antarwilayah. Ia menilai kekuatan moral dan kebersamaan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan di wilayah terdampak bencana.
“Nilai bantuan tidak pernah bisa menggantikan kehilangan. Namun semangat kebersamaan adalah energi untuk bangkit,” katanya.
Rangkaian bencana di Sumatera menjadi pengingat bagi Pemprov Kalteng untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serupa. Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam serta melaksanakan apel siaga sebagai bentuk kewaspadaan.
Dalam konferensi pers, Gubernur Agustiar juga menyinggung perlunya pembenahan tata kelola lingkungan di Kalteng. Menurutnya, perizinan di sektor kehutanan dan pertambangan harus dievaluasi agar risiko bencana dapat diminimalisir.
“Kami tidak mematikan usaha masyarakat, tapi kami ingin pengelolaan lingkungan yang lebih baik untuk jangka panjang,” ujarnya.
Meski urusan kawasan hutan menjadi kewenangan pemerintah pusat, Pemprov Kalteng tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Kami ingin alam dan masyarakat berjalan seiring. Pembangunan harus tetap memperhatikan keberlanjutan,” kata Agustiar. (red/foto: ist)
