Palangka Raya, Nusaborneo.com – Keselamatan di jalan raya dinilai bukan lagi sekadar urusan aparat atau pemerintah semata. Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas angkutan di Kalimantan Tengah, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengajak seluruh elemen daerah memperkuat kepedulian bersama demi menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Ajakan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Daerah Kalteng Tahun 2026 di Graha Bhayangkara Polda Kalteng, Rabu (13/5/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar menyoroti tantangan besar yang dihadapi Kalteng sebagai provinsi terluas di Indonesia. Aktivitas sektor perkebunan, pertambangan, hingga kehutanan yang terus berkembang dinilai berdampak pada tingginya arus kendaraan di berbagai ruas jalan.
Menurutnya, peningkatan aktivitas transportasi harus dibarengi dengan sistem keselamatan yang lebih kuat dan terintegrasi.
“Keselamatan lalu lintas tidak bisa dipandang sebagai tanggung jawab satu pihak saja. Ini adalah urusan bersama, karena yang dipertaruhkan adalah nyawa masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, secara nasional sepanjang 2025 tercatat lebih dari 158 ribu kasus kecelakaan lalu lintas dengan sekitar 24 ribu korban meninggal dunia. Sementara di Kalteng sendiri terdapat 1.104 kasus kecelakaan, dengan sekitar seperempat korban meninggal dunia.
Angka tersebut, kata Gubernur, menjadi alarm serius bagi semua pihak, terlebih masih banyak ruas jalan yang dinilai rawan kecelakaan akibat kondisi infrastruktur yang belum memadai.
Di hadapan peserta forum, Agustiar meminta seluruh pemangku kepentingan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap titik rawan kecelakaan, jalan rusak, minim penerangan, kawasan dengan pelanggaran tinggi, hingga kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2023–2027 sebagai pedoman bersama dalam membangun sistem transportasi yang aman dan berkeselamatan.
“Budaya tertib berlalu lintas harus terus diperkuat. Edukasi kepada masyarakat, penegakan hukum, dan perbaikan infrastruktur harus berjalan beriringan,” katanya.
Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan lalu lintas juga dinilai penting untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan efektif.
Gubernur berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi mampu melahirkan langkah konkret menuju target Zero Accident dan Zero Fatality di Kalimantan Tengah.
Sementara itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan mengatakan forum tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi lintas sektor di bidang keselamatan lalu lintas.
Menurutnya, kecelakaan lalu lintas masih menjadi persoalan serius karena berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat dan produktivitas daerah.
“Keselamatan berlalu lintas harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin membangun sistem pelayanan yang lebih terintegrasi dan transparan,” tegas Kapolda.
Rapat kerja itu turut dihadiri Kepala Pusat Studi Ilmu Kepolisian Komjen Pol. Krisnanda Dwilaksana, Kasatgas Pusat Studi Ilmu Kepolisian Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo, unsur Forkopimda, Pj Sekda Linae Victoria Aden, kepala perangkat daerah, unsur kepolisian, dunia usaha, hingga mitra transportasi di Kalimantan Tengah.
