Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng bergerak cepat menutup potensi celah krisis pangan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kalteng memimpin langsung pengawasan rantai pasok bahan pokok dari gudang distributor hingga rak ritel modern, Senin (13/4/2026), sebagai langkah tegas menjaga stabilitas stok dan harga.
Pengawasan dilakukan lintas sektor dengan melibatkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, serta aparat kepolisian Polda Kalteng. Kolaborasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya memperketat kontrol terhadap distribusi yang selama ini rawan disusupi praktik spekulasi.
Fokus utama diarahkan pada dua simpul vital: gudang pemasok sebagai hulu distribusi dan ritel modern sebagai titik akhir konsumsi. Dari dua titik ini, pemerintah membedah kondisi riil di lapangan, mulai dari ketersediaan barang hingga pola distribusi yang berpotensi menimbulkan distorsi pasar.
Kepala Disdagperin Kalteng, Norhani, menegaskan bahwa pengawasan ini bukan rutinitas biasa, melainkan langkah preventif untuk memastikan tidak ada permainan yang merugikan masyarakat.
“Ini upaya konkret memastikan stok aman dan distribusi berjalan normal. Kami tidak ingin ada celah yang dimanfaatkan untuk penimbunan atau permainan harga,” tegasnya.
Selain mengecek volume stok, tim juga menelusuri indikasi distribusi tidak wajar. Keterlibatan kepolisian dinilai krusial untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang mencoba mengambil keuntungan di tengah kebutuhan masyarakat.
“Kalau ada tanda-tanda penyimpangan, bisa langsung ditindak. Ini bagian dari pengawasan terpadu agar pasar tetap sehat,” tambah Norhani.
Hasil sementara menunjukkan stok bahan pokok di sejumlah titik masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun pemerintah tidak ingin lengah. Pengawasan akan terus digelar secara berkala untuk memastikan stabilitas tersebut tidak berubah menjadi kerentanan.
Di sisi lain, masyarakat diminta tidak terpancing kepanikan yang justru dapat memperburuk situasi. Pembelian berlebihan dinilai berpotensi memicu gejolak harga yang sebenarnya bisa dihindari.
“Kami minta masyarakat tetap tenang. Stok tersedia dan pemerintah terus mengawal distribusi agar harga tetap terkendali,” ujarnya.
Langkah penyisiran dari hulu ke hilir ini menegaskan bahwa pengendalian pangan tak cukup hanya mengandalkan data. Pemerintah kini turun langsung memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan, sekaligus mengirim pesan jelas: praktik penimbunan dan spekulasi tidak akan diberi ruang di Kalimantan Tengah. (red)
