Palangka Raya, Nusaborneo.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran memimpin rapat konsolidasi pemerintahan sebagai langkah awal menyusun strategi kerja dalam 100 hari masa pemerintahannya bersama Wakil Gubernur H. Edy Pratowo. Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah rotasi jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng.
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas tata kelola birokrasi.
“Rotasi ini bukan sekadar pengisian posisi, melainkan langkah penyegaran untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan daya saing birokrasi Kalteng,” ujarnya di hadapan jajaran pemerintah daerah.
Berdasarkan keputusan yang ditetapkan, jabatan Plt. Sekda yang sebelumnya diemban oleh Katma F. Dirun—yang kini kembali ke jabatan definitif sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)—resmi digantikan oleh Leonard S. Ampung, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), terhitung mulai 21 April 2025.
Gubernur juga menegaskan pentingnya menciptakan ruang yang adil bagi seluruh pejabat eselon II untuk berkarya dan berinovasi.
“Semua pejabat harus punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kapabilitas dan loyalitasnya. Pemerintahan yang kita bangun adalah pemerintahan yang terbuka dan inklusif,” tegas Agustiar.
Dalam sambutannya, Katma F. Dirun menyampaikan bahwa rotasi jabatan adalah proses yang wajar dalam birokrasi dan bagian dari dinamika organisasi.
“Sebagai abdi negara, kita harus siap dengan segala penugasan. Kuncinya adalah profesionalisme dan komitmen terhadap pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Leonard S. Ampung mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menyatakan kesiapannya mendukung penuh visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Kami akan bekerja maksimal, mengerahkan seluruh kemampuan untuk menjalankan tugas Plt. Sekda, demi mewujudkan program prioritas pembangunan yang telah dicanangkan,” tegas Leonard.
Rotasi ini menjadi bagian dari langkah cepat Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyusun fondasi kerja awal pemerintahannya pasca pelantikan, dengan fokus pada efektivitas birokrasi dan pelayanan masyarakat. (Mda)
