Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat kondisi warga secara langsung. Agustiar menegaskan kehadiran pemerintah tidak sebatas menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan kebutuhan dan keluhan masyarakat mendapat perhatian.
“Pemerintah hadir untuk melihat kondisi masyarakat terdampak karhutla, menyalurkan bantuan, serta mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pembangunan daerah,” kata Agustiar.
Menurutnya, Pemprov Kalteng terus melakukan berbagai upaya untuk menangani karhutla dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Langkah tersebut meliputi penyediaan rumah oksigen, pelayanan kesehatan di lapangan, hingga pembagian bantuan pangan dan kebutuhan kesehatan.
Bantuan yang disalurkan antara lain masker, makanan bergizi, dan vitamin untuk membantu menjaga kesehatan warga yang terdampak kabut asap.
Selain ancaman karhutla, pemerintah juga memberi perhatian terhadap kesulitan air bersih yang dialami masyarakat selama musim kemarau. Penyaluran bantuan air bersih dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga di wilayah yang mengalami kekurangan air.
“Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami kekurangan air,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Kalteng menyalurkan sebanyak 1.000 paket bantuan pangan kepada masyarakat. Setiap paket berisi 5 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir, dan 1 liter minyak goreng.
Tak hanya bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan bantuan tunai melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) kepada 1.055 keluarga penerima manfaat (KPM).
Agustiar mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya masyarakat yang terdampak karhutla dan kondisi kemarau.
“Bantuan pangan dan tunai ini adalah upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga terdampak karhutla, serta meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat,” jelasnya.
Di sisi lain, Agustiar mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa agar penyaluran bantuan berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dia meminta camat dan kepala desa aktif melaporkan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Dengan begitu, pemerintah dapat segera mengetahui jika ada warga yang membutuhkan bantuan tetapi belum terdata sebagai penerima.
“Camat dan kepala desa agar proaktif melaporkan kondisi masyarakat serta segera menindaklanjuti kendala penyaluran bantuan, termasuk jika terdapat warga yang berhak menerima tetapi belum mendapatkannya,” tegas Agustiar.
Agustiar menambahkan, laporan dari camat, lurah, dan kepala desa menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk memetakan kebutuhan masyarakat. Informasi dari lapangan diperlukan agar kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kondisi yang dihadapi warga.
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Kalteng berharap bantuan yang diberikan dapat membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla dan musim kemarau. Aspirasi yang disampaikan warga juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan itu turut dihadiri Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah dan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Riska Agustin. Sejumlah warga penerima bantuan juga hadir dalam pertemuan bersama gubernur tersebut. (red)
