Palangka Raya, Nusaborneo.com – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, bersama jajaran di Rumah Jabatan Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat (6/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, BPKP menyerahkan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 sekaligus memaparkan policy brief yang berkaitan dengan penguatan sistem pengelolaan data pangan di Kalimantan Tengah.
Laporan Eksekutif Daerah yang disampaikan mengangkat tema Handep Hapakat Memacu Pembangunan Pangan Kalimantan Tengah. Dokumen ini memuat berbagai hasil pengawasan strategis, khususnya dalam upaya mendorong kemandirian pangan di daerah. Beberapa fokus utama di antaranya percepatan peningkatan produksi pangan, penguatan akses serta distribusi pangan agar lebih terjangkau masyarakat, hingga penguatan tata kelola pembiayaan pembangunan sektor pangan.
Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti pengembangan komoditas sorgum sebagai salah satu alternatif diversifikasi pangan yang dinilai berpotensi menjadi pelengkap dalam upaya mewujudkan swasembada beras di daerah.
Pada kesempatan yang sama, BPKP juga menyampaikan policy brief bertajuk Satu Data Pangan yang menekankan pentingnya integrasi data melalui pembangunan Dashboard Pangan Terpadu Provinsi Kalimantan Tengah. Sistem ini dirancang sebagai pusat konsolidasi data, sarana pemantauan operasional, serta mekanisme peringatan dini dalam pengendalian ketahanan pangan dan inflasi daerah.
Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih cepat mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, serta keberlanjutan pembangunan sektor pangan di Kalimantan Tengah.
Gubernur Agustiar Sabran yang hadir didampingi Wakil Gubernur, Plt Sekretaris Daerah, Plt Inspektur, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan BPKP.
Ia berharap BPKP terus memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program strategis daerah, sehingga dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Ilham Nurhidayat menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah melalui pengawasan yang adaptif, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil.
“Hal ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai,” pungkas Ilham. (red/at)
