Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bergerak cepat mengatasi kendala penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang masih terjadi di sejumlah daerah. Untuk mempercepat distribusi, Pemprov menggandeng relawan dari unsur pendamping desa melalui rapat koordinasi yang digelar secara hybrid di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (17/4/2026).
Rapat tersebut dibuka Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden. Ia menegaskan KHBS merupakan program prioritas pemerintah daerah yang diharapkan benar-benar menjangkau masyarakat hingga kabupaten dan kota.
Menurut Linae, distribusi kartu menjadi tahapan penting karena merupakan pintu masuk sebelum masyarakat menerima berbagai bentuk bantuan lanjutan. Namun di lapangan, proses penyaluran masih menghadapi hambatan, terutama keterbatasan tenaga relawan di sejumlah wilayah.
“Masih ada beberapa kendala di lapangan, salah satunya kekurangan relawan yang membantu penyaluran. Karena itu, kita perlu memperkuat kolaborasi agar proses ini bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Pemprov Kalteng kemudian melibatkan pendamping desa sebagai relawan tambahan. Langkah ini dinilai strategis karena pendamping desa memiliki kedekatan dengan masyarakat serta memahami kondisi wilayah masing-masing.
Linae juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah memberi dukungan sehingga para pendamping desa dapat terlibat dalam percepatan program tersebut.
“Kami berterima kasih atas dukungan Kementerian Desa. Kehadiran Bapak dan Ibu semua sangat berarti untuk membantu masyarakat,” katanya.
Ia berharap para relawan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat pelayanan, meski peran tersebut merupakan tambahan dari tugas rutin yang selama ini dijalankan.
Bagi warga di pelosok, percepatan penyaluran KHBS bukan sekadar urusan administrasi. Kartu itu menjadi harapan untuk memperoleh akses bantuan yang lebih mudah dan tepat waktu. Karena itu, pemerintah menargetkan hambatan distribusi bisa segera diatasi melalui kerja bersama lintas sektor. (red)
