Palangka Raya, Nusbaorneo.com – Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama beras, membuat inflasi di Kalimantan Tengah (Kalteng) melesat hingga masuk tiga besar tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalteng karena berpotensi berdampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat sehari-hari.
Merespons kondisi tersebut, Pemprov Kalteng menggelar Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dan Stabilisasi Pasokan serta Harga Pangan di Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (4/6/2026). Rapat dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden.
Linae mengatakan tingginya inflasi tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, kenaikan harga barang kebutuhan pokok akan sangat dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Saat ini Kalimantan Tengah berada di posisi ketiga inflasi tertinggi nasional. Ini harus menjadi perhatian bersama karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” kata Linae.
Ia menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tugas pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta aktif mengambil langkah sesuai kondisi di wilayah masing-masing.
Menurut Linae, salah satu komoditas yang saat ini menjadi perhatian adalah beras. Meski harga mengalami tekanan, hasil koordinasi dengan Bulog menunjukkan stok beras di Kalteng masih dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa ketersediaan stok saja tidak cukup. Distribusi hingga ke daerah-daerah harus berjalan lancar agar harga tetap terkendali.
“Yang perlu dijaga bukan hanya stok, tetapi juga distribusinya. Jangan sampai barang tersedia, tetapi sulit dijangkau masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga aparat penegak hukum untuk memastikan pasokan pangan tetap terjaga.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, mengungkapkan inflasi pada Mei 2026 terjadi di luar pola normal yang biasa terjadi setelah Hari Raya Idulfitri.
Biasanya, harga sejumlah komoditas cenderung turun setelah masa Lebaran. Namun tahun ini justru terjadi kenaikan.
Menurut Yuliansah, salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga BBM non-subsidi yang berdampak pada biaya distribusi barang.
“Kenaikan BBM memberi efek berantai terhadap biaya transportasi dan distribusi, sehingga berpengaruh pada harga pangan seperti beras, ikan, dan komoditas strategis lainnya,” jelasnya.
Bank Indonesia juga mengingatkan sejumlah faktor yang berpotensi menambah tekanan inflasi dalam beberapa bulan mendatang. Mulai dari kondisi geopolitik global, ancaman cuaca ekstrem terhadap produksi pangan, hingga meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah.
Berdasarkan data BPS Kalimantan Tengah, inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan dan 4,56 persen secara tahunan.
Kenaikan harga beras menjadi penyumbang terbesar inflasi, disusul meningkatnya biaya transportasi dan penyesuaian harga BBM non-subsidi.
Dari sejumlah daerah yang dipantau, Kota Palangka Raya mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,70 persen. Disusul Sukamara sebesar 0,63 persen dan Sampit sebesar 0,42 persen.
Berbeda dengan daerah lainnya, Kabupaten Kapuas justru mengalami deflasi sebesar 0,32 persen.
Untuk menekan laju inflasi, Pemprov Kalteng menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari operasi pasar, pasar murah, hingga memperkuat kerja sama perdagangan antar daerah. Harapannya, harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat dapat terjaga di tengah tekanan kenaikan harga. (red/shah)
