Palangka Raya, Nusaborneo.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menyoroti sejumlah persoalan strategis daerah saat bertemu dengan insan pers di Istana Isen Mulang, rumah jabatan Gubernur Kalteng, Minggu (28/6/2026). Mulai dari pelayanan kesehatan, penyelesaian tambang rakyat, hingga pentingnya penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat.
Dalam dialog bersama awak media, Agustiar menilai pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas harus diperkuat agar tidak seluruh pasien dirujuk ke RSUD Doris Sylvanus yang saat ini mengalami kepadatan pasien.
“Harusnya Puskesmas bisa menangani kendala-kendala awal, sehingga tidak semua warga yang sakit langsung masuk ke RSUD Doris Sylvanus,” kata Agustiar.
Menurutnya, optimalisasi layanan kesehatan dasar menjadi salah satu langkah untuk mengurangi beban rumah sakit sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Selain sektor kesehatan, Agustiar juga menyinggung persoalan penambangan emas tanpa izin yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Ia mengatakan proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) masih terkendala sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi agar proses penyesuaian tata ruang dapat segera diselesaikan.
Ia menilai sinkronisasi tersebut penting agar usulan lokasi WPR tidak bertabrakan dengan kawasan hutan maupun wilayah konsesi yang telah memiliki izin.
Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden mengatakan pertemuan rutin dengan insan pers menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan media untuk menyamakan persepsi terhadap berbagai program pembangunan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng Ahdiah Chandra Sari yang baru menjabat memperkenalkan diri kepada para jurnalis. Ia berharap hubungan pemerintah dan media semakin terbuka sehingga berbagai persoalan dapat dikomunikasikan lebih cepat.
“Kami ingin pers bisa dengan cepat menyampaikan sesuatu agar bisa kita komunikasikan bersama. Apa saja yang perlu dikoordinasikan, mari kita selaraskan,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Agustiar juga mengingatkan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan media di tengah derasnya arus informasi, khususnya di media sosial. Ia berharap masyarakat memperoleh informasi yang benar sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah daerah. (red)
