Jakarta, Nusaborneo.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya menuntaskan pelaksanaan Konsolidasi Tanah di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Program strategis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) ini kini memasuki tahap akhir dan ditargetkan siap menuju proses sertipikasi.
Plt. Direktur Jenderal PTPP, Embun Sari, menyampaikan bahwa progres Konsolidasi Tanah tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. “Mulai dari desain penataan, persetujuan warga, hingga kesepakatan rencana aksi bersama, seluruhnya sudah tuntas. Saat ini kita fokus menyempurnakan dokumen untuk masuk ke tahap sertipikasi. Semoga akhir tahun ini bisa selesai 100%,” ujar Embun Sari saat memberikan arahannya pada sesi Rakernas ATR/BPN 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Sepanjang tahun 2025, Ditjen PTPP mengerjakan Konsolidasi Tanah di 16 provinsi, mencakup 2.833 bidang tanah. Realisasi pembangunan fisiknya telah mencapai 81%, menunjukkan akselerasi yang kuat dalam proses penataan ruang dan perbaikan kualitas permukiman.
Embun Sari menekankan pentingnya kolaborasi antara Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh paket Konsolidasi Tanah prioritas dapat rampung tepat waktu. Menurutnya, program ini bukan hanya menyasar perbaikan struktur ruang, tetapi juga menciptakan permukiman yang lebih tertib, legal, serta layak huni bagi masyarakat.
Untuk memantau progres di lapangan, Ditjen PTPP menerapkan penguatan database dan sistem dashboard pemantauan real-time. Dengan demikian, setiap hambatan yang muncul bisa segera direspons. “Pelaporan digital harus disiplin. Ini penting agar koordinasi antar unit cepat dan akurat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Embun Sari juga melaporkan capaian serapan anggaran Ditjen PTPP tahun 2025. Realisasi anggaran pusat telah mencapai 93,96%, sementara daerah berada pada angka 88%. Capaian ini disebutnya sebagai bukti efektivitas pelaksanaan program di seluruh lini.
Rakernas ATR/BPN 2025 yang berlangsung pada 8–10 Desember diikuti oleh 471 peserta, termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kanwil BPN, serta para Kepala Kantor Pertanahan. Sesi pengarahan umum dipandu oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, dengan dukungan narasumber lainnya seperti Sekjen ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala BPSDM ATR/BPN Agustyarsyah.
Dengan dorongan percepatan di berbagai bidang, Kementerian ATR/BPN optimistis Konsolidasi Tanah 2025 dapat diselesaikan secara nasional dan memberi dampak langsung bagi penataan ruang, pengurangan kawasan kumuh, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. (red/foto:ist)
