Jakarta, Nusaborneo.com – Pemerintah pusat menegaskan komitmen penuh dalam menangani bencana alam yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan negara hadir melalui dukungan anggaran, distribusi bantuan, hingga percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.
Dalam konferensi pers penanganan bencana Sumatra di Posko Bencana Lanud Halim Perdanakusuma, Jumat (19/12/2025), Mendagri mengungkapkan bahwa atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar. Dana tersebut disalurkan kepada tiga pemerintah provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana.
“Anggaran BTT sudah diterima seluruh daerah penerima. Masing-masing provinsi memperoleh Rp20 miliar dan 52 kabupaten/kota masing-masing Rp4 miliar. Dana ini telah dimanfaatkan sesuai dengan arahan yang kami sampaikan,” ujar Tito.
Tak hanya mengandalkan pemerintah pusat, penanganan bencana juga diperkuat dengan semangat gotong royong antardaerah. Sejumlah pemerintah daerah turut menyalurkan bantuan anggaran dan logistik. Di antaranya Kalimantan Timur Rp7,5 miliar, Jawa Barat Rp7 miliar, Sulawesi Selatan Rp4 miliar, Jawa Timur Rp5 miliar, serta Jawa Tengah Rp1,3 miliar. Tito secara khusus menyebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang turun langsung meninjau lokasi terdampak.
Bantuan lainnya juga datang dari NTT Rp1,5 miliar, Sumatera Selatan berupa bantuan barang senilai Rp2,6 miliar, Banten Rp3 miliar, Kalimantan Tengah Rp3 miliar, Sulawesi Barat Rp1 miliar, DKI Jakarta Rp3 miliar yang disalurkan langsung ke Kota Lhokseumawe, Maluku Utara Rp2 miliar, Bengkulu Rp4,3 miliar, serta Gorontalo Rp1 miliar.
“Total bantuan dari pemerintah daerah mencapai sekitar Rp43 miliar. Ditambah kontribusi Asosiasi Pemerintah Kabupaten yang dipimpin Bupati Lahat sekitar Rp5 miliar, sehingga keseluruhan mendekati Rp48 miliar,” jelas Mendagri.
Di sektor pelayanan publik, Kemendagri juga bergerak cepat dengan menurunkan sembilan tim ke wilayah terdampak, termasuk tim Direktorat Jenderal Dukcapil. Sejak 10 Desember 2025, tim ini bertugas membantu warga mengurus dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana, seperti KTP dan akta kelahiran.
Sementara itu, untuk pemulihan jangka menengah, pemerintah merencanakan pembangunan 2.600 unit hunian tetap bagi korban bencana. Rinciannya, masing-masing 1.000 unit di Aceh dan Sumatera Utara, serta 600 unit di Sumatera Barat, dengan dukungan sejumlah yayasan.
“Groundbreaking akan dilakukan di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kami bersama Menteri PKP dan Menteri Hukum akan turun langsung,” kata Tito.
Mendagri juga mengapresiasi peran Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian Perdagangan yang mempercepat proses pengeluaran bantuan, khususnya pakaian dari kawasan ekonomi, agar segera dapat disalurkan kepada masyarakat.
Terkait fasilitas pemerintahan desa, tercatat sebanyak 360 kantor desa mengalami kerusakan ringan dan 25 kantor desa rusak berat di tiga provinsi terdampak. Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sementara kerusakan berat akan diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami berterima kasih atas kekompakan seluruh pemerintah daerah, Forkopimda, TNI-Polri, dan semua pihak. Respons cepat ini sudah menunjukkan hasil nyata di lapangan,” pungkasnya. (red/foto:ist)
(Sumber: Puspen Kemendagri)
