Denpasar, Nusaborneo.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa transformasi layanan pertanahan bukan sekadar agenda pembaruan sistem, melainkan kebutuhan mendesak yang harus berjalan seiring dengan dinamika perilaku masyarakat. Arahan tersebut ia sampaikan saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Rabu (26/11/2025).
Di hadapan para pejabat administrator dan pengawas, Nusron menyampaikan bahwa pelayanan publik di sektor pertanahan mendominasi hingga 75–80 persen total tugas Kementerian ATR/BPN. Dengan porsi pekerjaan sebesar itu, ia meminta setiap jajaran untuk memahami bahwa masyarakat kini menuntut layanan yang cepat, bersih, dan bebas pungutan liar.
“Dua isu utama pelayanan publik adalah lamanya proses dan keberadaan pungli. Ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan instruksi, tapi harus melalui perubahan pola pikir dan pembenahan sistem. Ekspektasi publik sekarang berbeda,” tegas Nusron.
Menteri Nusron menyoroti bahwa pengguna layanan pertanahan kini didominasi generasi yang akrab dengan teknologi, kritis terhadap prosedur, serta terhubung erat dengan media sosial. Menurutnya, karakter tersebut membuat masyarakat lebih responsif terhadap ketidaknyamanan layanan dan lebih cepat menyuarakannya ke ruang publik.
Karena itu, ia menegaskan agar transformasi layanan dilakukan secara menyeluruh, terutama pada dua aspek krusial: sistem dan sumber daya manusia (SDM).
Dalam aspek sistem, Nusron mendorong penyederhanaan proses kerja, penguatan akuntabilitas, dan percepatan digitalisasi. Ia menyebut digitalisasi sebagai salah satu cara efektif menekan praktik pungli karena interaksi tatap muka berkurang.
“Bukan berarti proses yang berjalan selama ini salah, hanya saja sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Infrastruktur IT harus diperkuat. HT dan Roya sudah digital, selanjutnya kita bergerak ke layanan peralihan hak elektronik,” ujarnya.
Dari sekitar 7 juta produk layanan pertanahan yang dikeluarkan secara nasional tiap tahun, empat persen berasal dari Provinsi Bali. Nusron menilai angka tersebut menjadi bukti bahwa kualitas SDM sangat menentukan wajah pelayanan pertanahan di daerah.
Nusron juga meminta jajaran di Bali untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas. Ia mengingatkan bahwa kecepatan perubahan teknologi dan budaya pelayanan menjadi tantangan besar apabila pegawai tidak ikut beradaptasi.
“Kalau tidak berubah dan tidak meningkatkan kualitas diri, kita akan digulung oleh zaman,” pesannya.
Melalui peningkatan kualitas SDM dan pembenahan sistem, ia berharap layanan pertanahan di Bali dapat tampil lebih cepat, transparan, serta memenuhi ekspektasi masyarakat modern.
“Transformasi ini bukan hanya demi menjawab kebutuhan publik, tapi agar lembaga kita tetap relevan di masa depan,” pungkasnya.
Kegiatan pembinaan ini diawali laporan kinerja oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Daging. Mendampingi Menteri Nusron dalam kunjungan tersebut, turut hadir Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian. (red/foto:ist)
