Palangka Raya, Nusaborneo.com – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Tengah, Farid Wajdi, menanggapi tegas hasil Survei Ketenagakerjaan Agustus 2025 yang dirilis BPS Kalteng. Ia menilai sejumlah indikator dalam laporan tersebut mencerminkan tantangan struktural serius yang harus segera diatasi pemerintah daerah.
Farid menyoroti meningkatnya proporsi pekerja informal yang kini mencapai 50,15 persen. Menurutnya, angka tersebut bukanlah capaian positif, melainkan sinyal ketidakstabilan pasar kerja dan lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja.
“Kenaikan pekerja informal ini tidak kami anggap sebagai pertanda yang sepenuhnya baik. Ini lebih merupakan tantangan struktural dibanding pencapaian ideal,” ujar Farid, Selasa, (11/11/2025).
Disnakertrans, kata Farid, telah memiliki peta sektoral tenaga kerja formal dan informal di seluruh kabupaten/kota. Namun, ia mengakui data rinci per sektor usaha masih menunggu tabulasi silang dari BPS. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan perlunya penguatan sistem informasi ketenagakerjaan yang lebih komprehensif.
Selain itu, Farid juga menyoroti rendahnya penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Berdasarkan data BPS, hanya 11,74 persen lulusan sarjana yang terserap pasar kerja.
“Struktur ekonomi kita belum mampu menyerap tenaga terdidik secara optimal. Ini tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap,” tegasnya.
Farid menjelaskan, rendahnya serapan lulusan sarjana disebabkan oleh dominasi sektor padat karya, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, serta terbatasnya pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Disnakertrans Kalteng menjalankan berbagai program seperti Pelatihan Berbasis Kompetensi di balai latihan kerja, up-skilling dan re-skilling bagi angkatan kerja muda, serta job fair di berbagai kabupaten/kota.
Farid juga menekankan pentingnya perencanaan tenaga kerja berbasis data melalui RTK Macro dan RTKD agar kebijakan pasar kerja lebih akurat dan tepat sasaran.
Ia menambahkan, perguruan tinggi perlu lebih aktif menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri. Saat ini, Disnakertrans telah menjalin kerja sama dengan sejumlah kampus dalam bentuk pembekalan wisudawan, pelatihan teknis, dan peningkatan pengetahuan ketenagakerjaan. Namun, langkah itu dinilai masih perlu diperluas.
“Dunia pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha harus bergerak bersama. Pasar kerja kita harus semakin berkualitas, bukan hanya semakin besar angka serapannya,” tutup Farid. (Mda).
