Banjarbaru, Nusaborneo.com – Pemerintah resmi memulai operasional 166 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah setelah Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan program tersebut di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, yang turut hadir dalam kegiatan itu, menilai Sekolah Rakyat sebagai terobosan penting dalam pemerataan akses pendidikan nasional.
Wamen Ossy menyampaikan bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Sekolah Rakyat, menurutnya, dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah agar tetap bisa bersekolah secara gratis dan bermutu.
Ia mengapresiasi hasil awal pelaksanaan program yang telah melahirkan berbagai kisah inspiratif. Anak-anak penerima manfaat mampu menunjukkan peningkatan prestasi akademik dan nonakademik setelah mendapatkan kesempatan belajar yang setara.
Dalam mendukung keberlanjutan Sekolah Rakyat, Ossy menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Kementerian ATR/BPN berkomitmen mendukung melalui penyediaan kepastian hukum lahan serta penguatan peran BPN di daerah.
Sebaran Sekolah Rakyat rintisan meliputi Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Pemerintah menargetkan pengembangan hingga 500 Sekolah Rakyat pada 2029 sebagai bagian dari strategi nasional pembangunan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan. (red/foto:ist)
