Muara Teweh, Nusaborneo.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab) menunjukkan kesiapan serius dalam menyukseskan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Drs. Muhlis, M.AP, dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), Kamis (29/1/2026).
Rapat koordinasi berlangsung di Ruang Rapat C Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara. Dalam kegiatan tersebut, Sekda Muhlis didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Itjen Kemendagri ini menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan menjelang Rakornas yang dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang di Sentul, Bogor. Fokus utama rapat adalah memastikan kesiapan teknis dan kesamaan pemahaman seluruh pemerintah daerah agar pelaksanaan Rakornas berjalan efektif dan terarah.
Dalam arahannya, Itjen Kemendagri menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan internal, penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta penguatan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sebagai fondasi pembangunan nasional tahun 2026.
Sekda Barito Utara, Muhlis, menegaskan bahwa daerahnya siap mengambil peran aktif dalam agenda nasional tersebut. Menurutnya, koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci dalam memperkuat sinergi pembangunan.
“Partisipasi kami dalam rapat koordinasi ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk memastikan kesiapan daerah. Kami ingin Rakornas ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah,” ungkap Muhlis.
Melalui persiapan yang terencana dan komunikasi yang intensif, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 dapat menghasilkan langkah-langkah strategis dalam mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan nasional. (red/at)
