Kuala Kapuas, Nusaborneo.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas terus berupaya mencari solusi bagi ratusan tenaga non ASN yang belum mendapatkan status sebagai PPPK Paruh Waktu. Hingga awal 2026, tercatat sebanyak 423 tenaga non ASN masih belum terakomodir.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Kapuas, Senin (5/1/2026), yang dipimpin Wakil Bupati Kapuas Dodo bersama Sekretaris Daerah Usis I Sangkai. Rapat tersebut diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan penataan tenaga non ASN.
Sekda Kapuas Usis I Sangkai menyampaikan bahwa perangkat daerah diberikan ruang untuk mengambil langkah alternatif, khususnya bagi instansi yang memiliki kemampuan anggaran. Salah satunya melalui pengadaan tenaga kerja dengan mekanisme penyedia jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengadaan bisa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, maupun e-purchasing, termasuk menggunakan sistem outsourcing, asalkan sesuai aturan,” jelasnya.
Wakil Bupati Kapuas Dodo menekankan bahwa penyelesaian tenaga non ASN harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan tidak melanggar regulasi. Menurutnya, keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan kemampuan keuangan daerah menjadi kunci utama.
Di kesempatan yang sama, Kepala BKPSDM Kapuas Hj Mahrita memaparkan bahwa ratusan tenaga non ASN yang belum terangkat tersebut terdiri dari tenaga teknis, tenaga pendidik, pegawai BLUD, serta tenaga sukarela. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan lahir langkah strategis yang mampu memberikan kepastian kerja sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik di Kabupaten Kapuas. (Red/HP)
