Puruk Cahu, Nusaborneo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang membahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah, yang digelar secara virtual melalui zoom meeting, Senin (11/11/2025).
Kegiatan strategis yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri ini diikuti oleh pejabat lintas kementerian dan lembaga, antara lain Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia A. W., Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru, serta perwakilan dari TNI, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah se-Indonesia.
Dalam Rakornas tersebut, para peserta membahas dinamika inflasi nasional hingga Oktober 2025 serta evaluasi kebijakan pengendalian harga di masing-masing daerah. Berdasarkan data BPS, inflasi nasional secara year-to-date (y-to-d) mencapai 2,10 persen. Angka ini masih berada di bawah target inflasi nasional sebesar 2,5 ± 1 persen, namun menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Empat provinsi tercatat mengalami inflasi di atas 3,5 persen, yakni Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Adapun Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Murung Raya, dinilai cukup stabil dengan angka inflasi 1,88 persen. Meski demikian, data Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan Murung Raya masuk dalam 50 daerah dengan kenaikan harga beras tertinggi di Indonesia pada awal November 2025, yakni sebesar 0,46 persen.
Asisten I Setda Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, yang hadir mewakili Bupati Murung Raya, menyampaikan bahwa Pemkab Mura berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah ini menjadi bagian dari upaya konkret menjaga stabilitas harga bahan pokok strategis, terutama menjelang akhir tahun.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan distributor pangan, agar pasokan tetap terjaga dan harga tidak bergejolak,” ujar Rahmat.
Selain isu inflasi, Rakornas juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan perumahan rakyat, sejalan dengan program nasional pembangunan 3 juta rumah.
Partisipasi Pemkab Murung Raya dalam Rakornas ini menjadi wujud nyata dukungan daerah terhadap kebijakan nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Red/LK)
