Pemprov Kalteng

Pemprov Kalteng Jawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD Soal APBD 2026

×

Pemprov Kalteng Jawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD Soal APBD 2026

Sebarkan artikel ini
Plt. Sekda Kalteng sampaikan jawaban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Palangka Raya, Nusaborneo.com   – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung menyampaikan jawaban resmi atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (15/10/2025).

Leonard menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp7,105 triliun. Namun, penurunan Dana Transfer Pusat sebesar Rp1,851 triliun turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, Pemprov Kalteng berkomitmen menutup defisit anggaran Rp266 miliar tanpa mengganggu program prioritas.

Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menegaskan penguatan ekonomi kerakyatan melalui Program Huma Betang dan sinergi dengan program nasional seperti Koperasi Merah Putih, tetap menjaga belanja wajib sektor pendidikan dan kesehatan.

Kepada Fraksi Golkar, Leonard menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap kemandirian fiskal. Pemerintah telah melakukan efisiensi belanja operasional dan memperkuat sistem pajak digital serta kontribusi BUMD.

Menjawab Fraksi Gerindra, pemerintah menegaskan komitmen pada pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pemerataan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan di wilayah terpencil. Digitalisasi pembelajaran melalui PENA Kalteng juga terus diperluas.

Untuk Fraksi Demokrat, Leonard menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas melalui Kartu Huma Betang Sejahtera, yang mengintegrasikan layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kepada Fraksi PKB, pemerintah menegaskan fokus belanja wajib pada sektor strategis dan memperkuat pengawasan melalui TEPRA serta transparansi data publik.

Terakhir, kepada Fraksi NasDem dan PAN, Leonard menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap inovasi digital dan sistem non-tunai di layanan publik seperti e-PAHARI dan QRIS.

Leonard menutup dengan harapan agar pembahasan APBD 2026 berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas. (Mda).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *