Palangka Raya, Nusaborneo.com – Upaya menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat terus diperkuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng). Melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri, berbagai langkah strategis kembali dibahas untuk merespons dinamika harga pangan yang masih berfluktuasi.
Rakor yang digelar secara daring dari Ruang Rapat Bajakah I, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (13/4/2026), menjadi ruang bersama untuk menyatukan langkah antara pemerintah daerah dan pusat. Di balik layar kebijakan itu, ada satu tujuan utama: memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau.
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari warga.
“Ketika harga bahan pokok naik, yang paling terdampak adalah masyarakat. Karena itu, langkah pengendalian harus cepat, tepat, dan menyentuh kondisi di lapangan,” ujarnya.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada minggu kedua April 2026, tekanan harga masih didominasi komoditas pangan seperti bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan beras. Kenaikan harga ini menjadi perhatian serius karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan utama rumah tangga.
Di sisi lain, Kantor Staf Presiden mengingatkan bahwa sejumlah bahan pangan strategis masih berada pada kategori waspada. Kondisi ini menuntut langkah antisipatif yang lebih kuat, mulai dari kelancaran distribusi hingga ketersediaan stok di pasar.
Bagi masyarakat, fluktuasi harga bukan sekadar data, melainkan realitas yang dirasakan saat berbelanja di pasar. Karena itu, pemerintah mendorong penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh kabupaten dan kota agar lebih aktif turun ke lapangan, memastikan pasokan aman dan harga tetap terkendali.
Berbagai langkah pun disiapkan, mulai dari operasi pasar, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, hingga memperlancar distribusi antarwilayah. Upaya ini diharapkan mampu menekan gejolak harga sekaligus menjaga kestabilan ekonomi daerah.
Yuas menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan inflasi. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, ia optimistis stabilitas harga di Kalimantan Tengah dapat terus terjaga.
“Yang kita jaga bukan hanya angka inflasi, tetapi juga ketenangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya. (red)
