Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mencetak prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Namun, capaian ini tidak datang tanpa catatan kritis.
Penghargaan disampaikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalteng, Dodik Achmad Akbar, dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan III yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kalteng, Senin (2/6/2025). Hadir dalam rapat tersebut Gubernur H. Sugianto Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, Plt. Sekda Leonard S. Ampung, serta unsur Forkopimda dan 30 dari total 44 anggota DPRD.
“BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemprov Kalteng Tahun 2024. Selamat Bapak Gubernur dan Ketua DPRD,” ujar Dodik, disambut tepuk tangan para hadirin.
Namun di balik tepuk tangan dan apresiasi, Dodik menegaskan bahwa opini WTP tidak berarti tanpa kekurangan. BPK masih menemukan sejumlah masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Ia menyebut, perbaikan tata kelola dan pengawasan keuangan daerah harus terus diperkuat.
“Tanpa mengurangi keberhasilan, kami tetap mencatat permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
BPK menggunakan empat kriteria utama dalam pemeriksaan laporan keuangan: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas pengendalian internal.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, BPK menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan kepada DPRD untuk memastikan pengelolaan keuangan yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel.
Ketua DPRD Kalteng, Arthon S. Dohong, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil dari kerja bersama seluruh elemen pemerintahan.
“Kerja keras yang sinergis harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan Kalteng yang maju, sejahtera, mandiri, adil, dan lebih berkah,” ujar Arthon.
Catatan Kritis di Balik Capaian
Meski opini WTP menjadi simbol tata kelola keuangan yang baik, BPK mengingatkan bahwa predikat tersebut bukan jaminan mutlak bebas masalah. Pemprov Kalteng patut berbangga, namun juga harus tetap waspada.
Rekor sebelas kali WTP berturut-turut adalah pencapaian luar biasa, namun juga menjadi tanggung jawab besar di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah. (Mda)
