Pemprov Kalteng

Pj Sekda Kalteng Ikuti Forum Nasional Bahas Strategi Percepatan Pembangunan Daerah

×

Pj Sekda Kalteng Ikuti Forum Nasional Bahas Strategi Percepatan Pembangunan Daerah

Sebarkan artikel ini
Pj Sekda Kalteng, Liane Victoria Aden hadiri Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri yang di Balikpapan, Kaltim, Selasa (5/5/2026). (Ist) 

Balikpapan, Nusaborneo.com – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menghadiri Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri yang digelar pada Selasa (5/5/2026) di Platinum Hotel and Convention Hall, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan ini merupakan inisiatif Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026.

Dalam agenda tersebut, Pj Sekda Kalteng didampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Syahfiri serta Kepala Dinas Kesehatan Suyuti Syamsul. Turut hadir pula para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah yang ikut ambil bagian dalam forum strategis tersebut.

Forum ini menjadi wadah pembahasan sinergi antar daerah guna menjawab berbagai tantangan pembangunan. Fokus utama diskusi meliputi percepatan penurunan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pengendalian inflasi, serta penguatan pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan.

Sejumlah narasumber hadir memberikan pandangan, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Bupati Sukamara Masduki, serta Wali Kota Bontang Neni Moernian.

Dalam paparannya, Wakil Menteri Dalam Negeri menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi kepala daerah saat ini. Ia menyebut adanya tekanan geopolitik global yang berdampak pada harga energi dan pangan, serta tuntutan untuk memastikan program nasional berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, kepala daerah juga dihadapkan pada kewajiban memenuhi janji politik serta kebutuhan dasar masyarakat, termasuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

Bima Arya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang lebih fleksibel dan responsif. Menurutnya, kerja sama tidak harus selalu melalui pendekatan kelembagaan formal, melainkan dapat dilakukan secara langsung pada isu-isu sektoral agar penanganannya lebih cepat dan efektif.

Ia berharap, melalui forum ini, pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dan menghadirkan solusi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di daerah masing-masing. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *