Palangka Raya, Nusaborneo.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Tengah memperkuat pembinaan terhadap pejabat publik melalui penguatan sistem komunikasi, konsultasi, supervisi, evaluasi, dan tindak lanjut. Upaya itu dibahas dalam Forum Konsultasi Wilayah (FKW) yang melibatkan unsur MPW, DPW, MPD dan DPD PKS se-Kalimantan Tengah, Minggu (4/10/2026).
Forum tersebut menekankan pentingnya pembinaan pejabat publik yang dilakukan secara berkelanjutan. Pejabat publik dinilai tidak boleh berjalan sendiri, sementara organisasi juga tidak hanya hadir ketika muncul persoalan.
Ketua DPW PKS Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, mengatakan pembinaan pejabat publik menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas organisasi sekaligus pengabdian kepada masyarakat.
“Pejabat publik berada di ruang yang langsung bersentuhan dengan pemerintahan dan masyarakat. Karena itu, pengalaman dan dinamika yang mereka hadapi perlu menjadi bagian dari pembelajaran organisasi,” kata Sirajul.
Menurut Sirajul, pembinaan tidak seharusnya baru dilakukan ketika muncul masalah. Diperlukan ruang yang memungkinkan pejabat publik berkonsultasi, memperoleh penguatan nilai dan kebijakan organisasi, sekaligus menyampaikan persoalan yang dihadapi di lapangan.
“Pembinaan harus berlangsung secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut juga dibahas pembagian fungsi antara Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), struktur eksekutif partai, serta unsur terkait lainnya.
Berdasarkan AD/ART PKS 2025, MPD memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap anggota partai yang menjadi pejabat publik di daerah. MPD juga menjalankan fungsi pertimbangan, konsultasi, usulan, dan supervisi terhadap kebijakan serta program partai.
Ketua MPW PKS Kalteng, Heru Hidayat, mengatakan fungsi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme kerja yang konkret dan terukur.
“Lembaga pertimbangan jangan hanya hadir ketika ada masalah. Kita perlu membangun sistem yang membuat pembinaan berjalan sejak awal: ada pembekalan, komunikasi, konsultasi, supervisi, evaluasi, rekomendasi hingga tindak lanjut,” ujar Heru.
Heru menilai pemahaman terhadap posisi dan fungsi masing-masing lembaga penting untuk memperkuat koordinasi. Dengan begitu, tumpang tindih kewenangan dapat dicegah sekaligus memastikan tidak ada kekosongan dalam pembinaan pejabat publik.
FKW juga mendorong agar organisasi tidak bergantung pada figur tertentu. Sebaliknya, PKS Kalteng ingin membangun sistem organisasi yang kuat serta budaya pembelajaran yang berjalan secara berkelanjutan.
Heru menyebut pengalaman pejabat publik di lapangan dapat menjadi sumber pembelajaran bagi organisasi. Di sisi lain, struktur partai diharapkan mampu memberikan perspektif, penguatan, dan ruang konsultasi bagi para pejabat publik.
“Kita ingin bergerak dari person to system. Dari pengalaman menjadi pembelajaran. Dari konsultasi menjadi rekomendasi. Dan dari pembinaan menjadi penguatan kapasitas,” katanya.
Selain itu, forum membahas pentingnya rapat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) sebagai ruang koordinasi strategis. Forum tersebut diharapkan dapat mempertemukan perkembangan organisasi, dinamika pemerintahan, dan pelaksanaan tugas pejabat publik dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing unsur.
Kegiatan ditutup dengan penekanan bahwa penguatan sistem pembinaan diharapkan dapat membuat koordinasi antara struktur partai, lembaga pertimbangan, dan pejabat publik berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. (shah)
