Muara Teweh, Nusaborneo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara (Barut) di bawah kepemimpinan Bupati H. Shalahuddin bersama Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan memulai masa pemerintahan mereka dengan meluncurkan Program 100 Hari Kerja. Program ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, responsif, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan.
Pencanangan program tersebut berlangsung saat apel gabungan di Arena Tiara Batara Muara Teweh. Dalam kesempatan itu, Bupati Shalahuddin menegaskan bahwa seluruh sasaran program disusun berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, sosial, dan ekonomi kerakyatan.
“Seratus hari pertama adalah fase pembuktian bahwa pemerintah hadir dengan kerja nyata. Kami ingin memastikan konektivitas antarwilayah semakin baik, pendidikan mendapat porsi perhatian lebih, dan kesejahteraan sosial masyarakat meningkat,” kata Shalahuddin pada Senin (13/10/2025) di Gedung Balai Antang Muara Teweh.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah memfokuskan percepatan penanganan jalan dan jembatan di seluruh kecamatan. Selain itu, Pemkab berencana mengalokasikan paket alat berat secara bertahap untuk mendukung pembangunan desa, pertanian, perikanan, dan pembukaan lahan bagi kelompok tani.
Di sektor pendidikan, akan dibentuk Tim Teknis di Dinas Pendidikan untuk merumuskan kebijakan pemberian beasiswa bagi siswa dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Skema bantuan akan mengacu pada aturan yang berlaku agar tepat sasaran.
Dalam 100 hari pertama, pemerintah turut menggulirkan program bantuan bagi pembudidaya ikan berupa bibit, kolam terpal, dan pakan. Restocking ikan di perairan umum juga masuk dalam rencana. Selain itu, Gerakan Pangan Murah akan digelar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat.
Pada bidang sosial, Pemkab Barito Utara menyiapkan penyaluran bantuan permakanan bagi warga rentan seperti disabilitas, lansia, anak terlantar, serta gelandangan dan pengemis.
Dinas Pertanian diarahkan mengintegrasikan Program Desa Mandiri ke dalam RPJMD 2025–2029, sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan tingkat desa. Di sisi lain, pemerintah memastikan harga LPG 3 kilogram sesuai HET dapat diterapkan dan diawasi di seluruh kecamatan.
Diskominfosandi mendapatkan tugas untuk menyelesaikan persoalan blank spot internet di sejumlah desa dari total 93 desa di Barito Utara.
Pada sektor kesehatan, pemerintah merencanakan penyediaan rumah singgah keluarga pasien di RSUD Muara Teweh, rumah tunggu kelahiran di tiap kecamatan, serta penyediaan makanan untuk dua pendamping pasien. Pemkab juga menyiapkan subsidi biaya ambulans rujukan untuk pasien non-BPJS maupun pasien umum yang membutuhkan.
Bupati Shalahuddin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. “Kami ingin 100 hari pertama menjadi fondasi kuat menuju Barito Utara yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” ujarnya.
Peluncuran program ini sekaligus menegaskan tekad Pemkab Barito Utara untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang cepat, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (red)
