Palangka Raya, Nusaborneo.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi Jajaran Kesbangpol se-Kalimantan Tengah bertempat di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, (24/7/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Darliansjah, yang hadir mewakili Gubernur.
Sinergi dalam Visi Nasional dan Daerah Membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng, Darliansjah menyampaikan bahwa Rakor ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program Kesbangpol daerah dengan visi nasional Asta Cita dan filosofi daerah Huma Betang. Ia mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini sebagai bentuk penguatan koordinasi antar perangkat urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Waspada terhadap Disintegrasi Sosial Darliansjah juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap tantangan kebangsaan seperti ujaran kebencian, hoaks, dan isu SARA yang dapat merusak harmoni sosial. Ia mengimbau agar ASN dan masyarakat mampu menjadi agen penyejuk yang menjaga kerukunan di tengah kemajemukan.
Indikator Strategis dan Program Baru Dalam sesi pemaparan, Kepala Kesbangpol Kalteng Katma F. Dirun menekankan pentingnya penyelarasan indikator kinerja daerah dengan rencana strategis Kementerian Dalam Negeri 2025–2029, khususnya peningkatan:
- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
- Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN)
- Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)
Luncurkan Sekolah Wawasan Kebangsaan Katma juga memperkenalkan program inovatif tahun ini: Sekolah Wawasan Kebangsaan, yang menjadi platform penguatan karakter generasi muda. Program ini membekali peserta dengan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, toleransi, serta edukasi antinarkoba dan penangkalan radikalisme.
Mendukung Visi Pembangunan Daerah Seluruh agenda Kesbangpol telah diselaraskan dengan RPJMD 2025–2029, mendukung inisiatif strategis seperti Betang Cerdas, Betang Harmoni, dan Kalteng Bermartabat. Kegiatan teknis seperti pembinaan ormas, pendidikan politik, forum kerukunan umat beragama, hingga deteksi dini konflik terus dikembangkan secara berkelanjutan. (Mda).
