Palangka Raya, Nusaborneo.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2025 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Senin (3/11/2025).
Dalam sambutan tertulis Gubernur, Wagub menyampaikan bahwa Rakordalev memiliki arti strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan daerah dan menilai kesesuaian hasil dengan target yang ditetapkan.
“Tahun 2025 memang penuh tantangan, khususnya dengan adanya efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer pusat ke daerah yang tentu berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan,” ujarnya.
Edy menekankan pentingnya fokus pada program prioritas nasional dan daerah, terutama yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Ia menyebut program Kartu Huma Betang Sejahtera akan mulai efektif dijalankan pada tahun 2026.
Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah diminta mengambil langkah strategis menghadapi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.
Wagub menyoroti efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan sarana kantor. Ia juga mendorong penggalian potensi pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, restoran, dan air tanah.
“Sektor swasta harus dihidupkan melalui kemudahan berusaha, dan kinerja BUMD harus terus didorong agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga,” jelasnya.
Ia mengimbau agar pemerintah daerah memanfaatkan program prioritas nasional yang dilaksanakan di wilayah masing-masing, serta meningkatkan PAD melalui inovasi dan percepatan penyerapan anggaran.
Wagub juga mengingatkan pentingnya capaian indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, dan perikanan.
“Penyerapan anggaran kita masih tergolong rendah, sehingga perlu langkah-langkah percepatan dengan tetap menjaga kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan,” tegasnya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaporkan capaian realisasi anggaran dan indikator RPJMD/RKPD setiap triwulan, termasuk dukungan terhadap prioritas nasional dan provinsi.
Program prioritas pusat tahun 2026 yang wajib didukung antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Cek Kesehatan Gratis, PKH, dan Program Indonesia Pintar.
Wagub juga menekankan pentingnya pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) di kabupaten Barito Utara, Katingan, Pulang Pisau, Lamandau, dan Seruyan. (Mda).
