Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota mempercepat realisasi anggaran. Hingga 31 Juli 2026, serapan keuangan APBD Pemprov Kalteng baru mencapai 30,61 persen.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat membuka Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Selasa (4/8/2026).
Rakor tersebut diikuti bupati dan wali kota se-Kalteng, kepala perangkat daerah, serta pengelola TEPRA tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Forum ini menjadi wadah untuk mengevaluasi realisasi anggaran sekaligus mencari solusi atas kendala yang menghambat pelaksanaan program.
Sekda Kalteng Linae Victoria Aden mengatakan berdasarkan data per 31 Juli 2026, realisasi keuangan APBD Pemprov Kalteng mencapai 30,61 persen. Sementara realisasi fisiknya berada di angka 32,51 persen.
Untuk APBD kabupaten/kota, realisasi keuangan tercatat 39,65 persen dengan realisasi fisik mencapai 44,45 persen.
“Rakor TEPRA ini bertujuan memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran, mempercepat penyerapan APBN dan APBD, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi,” kata Linae dalam laporannya.
Linae berharap sisa waktu pelaksanaan anggaran 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ia meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan tanpa mengabaikan kualitas dan ketepatan sasaran.
Sementara itu, Edy Pratowo saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menekankan pentingnya Rakor TEPRA tidak sekadar menjadi forum evaluasi, tetapi menghasilkan langkah konkret.
Menurut Edy, efisiensi anggaran harus diimbangi dengan inovasi dan peningkatan kinerja. Percepatan belanja pemerintah juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Percepatan penyerapan anggaran harus berjalan seiring dengan pelaksanaan program yang berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Edy juga meminta program pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diselaraskan dengan Asta Cita Presiden serta Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).
Koordinasi lintas sektor pun dinilai penting agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan begitu, anggaran yang tersedia dapat segera diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya dirasakan masyarakat. (Red)
