Muara Teweh, Nusaborneo.com – Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025–2030 yang tengah berlangsung mendapat respons positif dari legislatif. Dukungan tersebut disampaikan Anggota DPRD Barito Utara, H. Suparjan Effendi, pada Jumat (21/11/2025).
Proses penyusunan dokumen strategis itu sebelumnya digelar di Aula Setda A pada Kamis (20/11/2025), dengan melibatkan jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, akademisi LPPM Universitas Palangka Raya serta perangkat teknis terkait. Melalui sambutan resmi, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan bahwa PJPK merupakan instrumen penting sebagai penuntun arah pembangunan berbasis penduduk, sekaligus bagian dari upaya menyongsong Indonesia Emas 2045.
Menanggapi pelaksanaan kegiatan tersebut, Suparjan Effendi menyebut penyusunan PJPK bukan hanya langkah administratif, tetapi investasi kebijakan jangka panjang yang wajib dijalankan dengan serius.
“Ini momentum penting. PJPK bukan sekadar dokumen, tetapi fondasi arah pembangunan Barito Utara dalam menghadapi bonus demografi. Dengan data kependudukan yang kuat dan terukur, kebijakan daerah akan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD siap berperan dalam memastikan agar rumusan strategi yang tertuang tidak berhenti sebagai rencana, tetapi benar-benar diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah.
“Kami akan mengawal proses ini. Dokumen ini harus menjadi pegangan OPD, bukan hanya simbol formalitas. Pelaksanaannya harus paralel dengan penguatan SDM, program lintas sektor dan penganggaran yang memadai,” tegasnya.
Politisi PDIP tersebut juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas institusi. Menurutnya, dinamika pembangunan kependudukan mencakup banyak aspek mulai dari pendidikan, kesehatan, kualitas keluarga, hingga produktivitas ekonomi.
“Tidak mungkin pembangunan kependudukan berjalan sendiri. Pemerintah daerah, dunia pendidikan, pelaku usaha, hingga masyarakat harus terlibat. Sinergi itulah kunci agar hasilnya dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Disdalduk KB P3A Barito Utara, Silas Patiung, menjelaskan bahwa penyusunan PJPK menjadi pedoman operasional Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk lima tahun mendatang, dengan pendekatan partisipatif dan berbasis data aktual.
Dengan adanya dukungan politik dari DPRD, Pemerintah Kabupaten Barito Utara optimistis penyusunan PJPK 2025–2030 akan melahirkan arah pembangunan yang jelas, terukur dan berkelanjutan, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, produktif dan berkualitas.
“Ini momentum perencanaan yang menentukan wajah pembangunan Barito Utara. Jika dijalankan konsisten, hasilnya akan menjadi warisan strategis bagi generasi mendatang,” tutup Suparjan. (red)
