Muara Teweh, Nusaborneo.com – Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan sejumlah perhatian dan permintaan penjelasan terkait struktur anggaran dalam Rancangan APBD Tahun 2026. Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara fraksi, Hj. Sri Neni Trianawati, pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Barito Utara, Jumat (21/11/2025).
Dalam sambutannya, Sri Neni mengawali dengan mengajak seluruh peserta sidang untuk bersyukur atas kesehatan dan kesempatan mengikuti agenda penting pembahasan RAPBD 2026. Ia juga menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW.
Menurutnya, setelah mencermati pidato Bupati Barito Utara yang disampaikan pada sidang sebelumnya, Fraksi KIR memandang masih terdapat beberapa poin strategis yang harus diperjelas pemerintah daerah sebelum rapat pembahasan lanjutan.
Sri Neni menegaskan bahwa penyusunan APBD tahun anggaran 2026 harus mengacu pada prinsip partisipatif, akuntabel, transparan, disiplin, efisien, efektif, dan berkeadilan.
“Prinsip tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi harus tampak dan terukur dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran,” ucapnya.
Salah satu poin yang menjadi perhatian Fraksi KIR adalah alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat tahun 2026 yang mencapai Rp2.974.368.217.049, termasuk keberadaan Dana Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2025 yang menjadi bagian dari komponen pembiayaan daerah.
Fraksi meminta pemerintah daerah memaparkan secara rinci arah penggunaan dana tersebut, termasuk perubahan dan distribusi anggarannya.
“Kami berharap penjelasan lebih terperinci agar DPRD dapat memastikan pemanfaatannya sesuai regulasi dan benar-benar menjawab kebutuhan publik,” jelas Sri Neni.
Dalam Raperda APBD 2026, selisih antara pendapatan dan belanja daerah menghasilkan defisit sebesar Rp117.702.692.571, atau 3,75 persen dari total anggaran. Menurut Fraksi KIR, angka ini harus menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada stabilitas fiskal daerah.
“Defisit harus dikelola dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan beban fiskal jangka panjang. Pemerintah perlu menjelaskan faktor penyebab, pos belanja penyumbang defisit, serta strategi penyeimbangnya,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Sri Neni memastikan bahwa Fraksi Karya Indonesia Raya siap mengikuti seluruh rangkaian pembahasan RAPBD 2026 hingga tuntas.
“Fraksi KIR siap melanjutkan ke pembahasan melalui rapat gabungan antara Badan Anggaran dan pemerintah daerah,” tandasnya.
Rapat paripurna ditutup dengan agenda penyerahan dokumen pandangan fraksi untuk ditindaklanjuti pada tahap pembahasan berikutnya. (red)
