Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali mencatat tonggak penting dalam sektor pertanian. Untuk pertama kalinya di Indonesia, sebuah provinsi berani membiayai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sepenuhnya melalui APBD murni tanpa dukungan anggaran pusat. Kebijakan berani tersebut resmi diluncurkan pada Senin (24/11/2025) di Aula Dinas TPHP Provinsi Kalteng, Palangka Raya.
Dalam acara peluncuran, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Darliansyah, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah daerah kepada petani.
“Pendanaan penuh AUTP dari APBD merupakan upaya strategis untuk memperluas literasi dan inklusi asuransi bagi petani. Kita ingin memastikan petani terlindungi dari risiko gagal panen akibat perubahan iklim maupun gangguan organisme pengganggu tanaman,” ucapnya.
Darliansyah menekankan bahwa program ini selaras dengan agenda Proyek Strategis Nasional (PSN) pada bidang pertanian dan mendukung Asta Cita Presiden, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dari tingkat desa.
Direktur Utama PT Asuransi Jasindo, Ocke Kurniadi, memuji kebijakan Pemprov Kalteng sebagai terobosan yang belum pernah dilakukan daerah lain.
“Kalimantan Tengah menjadi provinsi pertama yang menanggung 100% premi AUTP melalui APBD. Ini adalah capaian besar sekaligus contoh bagi provinsi lain,” ungkap Ocke.
Untuk memperkuat layanan, Jasindo menerapkan teknologi geospasial berbasis satelit untuk pemetaan lahan dan percepatan verifikasi kerusakan, serta menggandeng PT Pos Indonesia dalam mempercepat pembayaran klaim.
Pujian serupa juga disampaikan Kepala Direktorat Pengawasan Asuransi Umum, Munnawar. Ia menilai langkah Pemprov Kalteng menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi petani.
“Tidak banyak daerah yang berani mengalokasikan APBD murni untuk asuransi pertanian. Kalteng menjadi pionir nasional,” ujarnya.
Menurut Munnawar, skema asuransi pertanian yang berkelanjutan harus melibatkan kerja sama pemerintah dan sektor swasta. Selain memberi rasa aman bagi petani, program ini turut memperbaiki daya tahan fiskal daerah dan memperluas akses petani terhadap perbankan.
Kepala Dinas TPHP Provinsi Kalteng, Rendy Lesmana, menjelaskan bahwa anggaran premi AUTP sebesar Rp1,119 miliar disiapkan dalam APBD 2025 untuk mengasuransikan 6.222 hektare lahan padi.
“Tahun ini seluruh biaya premi ditanggung APBD provinsi, tanpa subsidi pemerintah pusat. Setelah sebelumnya skema 2024 masih 80% pusat dan 20% daerah,” terang Rendy.
Meski cakupan masih 6.222 hektare dari total sekitar 135 ribu hektare sawah di Kalteng, pemerintah memprioritaskan perlindungan pada kawasan rawan seperti sawah baru dan lahan cetak baru (OPLAH). Petani yang mengalami kerusakan tanaman minimal 75% berhak menerima ganti rugi hingga Rp6 juta per hektare per musim tanam.
Peluncuran AUTP berbasis APBD murni ini menegaskan peran Kalimantan Tengah sebagai salah satu daerah penopang pangan nasional. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Kalteng BERKAH dan mendukung agenda menuju Indonesia Emas 2045.
Acara peluncuran turut dihadiri Kepala OJK Provinsi Kalteng Primandanu Febriyan Aziz, Pemimpin Cabang Jasindo Kotawaringin Timur Shamkara Agung, jajaran pejabat terkait, serta perwakilan kelompok tani dari berbagai daerah. (Red)
