Jakarta, Nusaborneo.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Senin (26/1/2026). Kegiatan tersebut digelar secara hybrid dan dipusatkan di Aula Reforma Kanwil BPN Jawa Timur.
Dalam arahannya, Sekjen ATR/BPN menegaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dilakukan secara disiplin serta selaras dengan agenda prioritas nasional. Menurutnya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan instrumen utama untuk mengeksekusi kebijakan pimpinan.
“Seluruh anggaran harus dikawal dan dipastikan sejalan dengan kebijakan Menteri dan prioritas nasional. Ini bukan sekadar soal belanja, tetapi soal arah kebijakan,” tegas Dalu Agung Darmawan yang memberikan arahan secara daring dari Jakarta.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan peran antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara di setiap satuan kerja. Ketiga unsur tersebut diminta memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan belanja negara serta output yang dihasilkan.
Lebih lanjut, Sekjen ATR/BPN mengingatkan agar penyusunan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapat diselesaikan sejak awal tahun. Penyerapan anggaran pun harus direncanakan secara matang dan tidak semata-mata mengejar realisasi.
Menutup arahannya, Dalu Agung Darmawan mendorong para Kepala Kantor untuk berani mengambil keputusan, memperkuat pelaksanaan program, serta melakukan mitigasi risiko sejak awal tahun anggaran.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, melaporkan bahwa Rakerda mengusung tema Persiapan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 sebagai Instrumen Pengendalian Mutu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Kinerja Anggaran. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil dan Kantor Pertanahan se-Jawa Timur, baik luring maupun daring. (red/foto:ist)
