Jakarta, Nusaborneo.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan pembenahan terhadap layanan pertanahan yang diselenggarakan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Langkah ini dilakukan guna memastikan kualitas layanan yang terintegrasi semakin optimal dan mudah diakses masyarakat.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa kehadiran layanan pertanahan di MPP menjadi bagian penting dalam mendekatkan pelayanan kepada publik. Menurutnya, keberadaan MPP harus diiringi dengan peningkatan standar pelayanan yang konsisten.
“Pelayanan pertanahan merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat. Karena itu, keberadaan ATR/BPN di MPP harus terus ditingkatkan kualitasnya agar sejalan dengan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujarnya saat membuka webinar penguatan layanan pertanahan, Kamis (2/4/2026).
Dalam forum tersebut, ATR/BPN juga memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan MPP yang mengacu pada penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sorotan utama adalah pentingnya koordinasi lintas instansi dalam satu lokasi layanan terpadu.
Koordinasi tersebut mencakup kerja sama dengan berbagai instansi, seperti lembaga keuangan hingga pemerintah daerah. Selain itu, aspek kualitas layanan juga menjadi perhatian serius yang harus ditingkatkan secara berkelanjutan dan sistematis.
Dalu menekankan bahwa seluruh unit kerja, khususnya kantor pertanahan di daerah, harus responsif dan proaktif dalam memastikan layanan di MPP berjalan efektif. Ia meminta jajaran internal untuk menyamakan pemahaman serta meningkatkan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sementara itu, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 305 MPP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, ATR/BPN menjadi salah satu instansi dengan tingkat kehadiran layanan tertinggi.
“ATR/BPN sudah hadir di 239 MPP, ini menunjukkan peran strategis dalam mendukung pelayanan publik terintegrasi. Ke depan, peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama,” jelasnya.
Kegiatan webinar ini diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai daerah. Selain menghadirkan pejabat dari PANRB, forum ini juga menghadirkan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM ATR/BPN, Norman Subowo, serta Kepala Biro Ortala dan Manajemen Risiko ATR/BPN, Einstein Al Makarima, sebagai narasumber.
Melalui evaluasi dan penguatan ini, ATR/BPN berharap layanan pertanahan di MPP semakin efisien, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi kemudahan akses layanan publik di seluruh Indonesia. (red/foto:ist)
