Jakarta, Nusaborneo.com – Gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), meninggalkan duka bagi masyarakat yang terdampak.
Guncangan tersebut membuat ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Sejumlah akses juga terputus, sementara rasa takut masih menyelimuti masyarakat di tengah situasi darurat.
Bagi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), bencana tidak sekadar angka dalam laporan teknis. Di baliknya ada warga yang kehilangan rumah, keluarga yang diliputi kecemasan, serta mereka yang masih membutuhkan pertolongan.
“Keprihatinan kita tidak boleh berhenti pada ucapan duka di media sosial. Negara dan seluruh elemen bangsa harus hadir secara masif dan cepat. Jangan biarkan saudara-saudara kita di Sikka berjuang sendiri di tengah puing-puing bangunan,” kata Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan, Sabtu (15/08/2026).
Melihat kondisi tersebut, Pengurus Pusat IJTI meminta negara dan seluruh elemen masyarakat bergerak cepat, masif, serta terkoordinasi dalam penanganan bencana.
IJTI juga mengingatkan media televisi agar tidak menjadikan kerusakan dan penderitaan korban semata-mata sebagai tontonan.
Ruang redaksi, menurut IJTI, harus ikut memastikan suara warga yang belum tersentuh bantuan terdengar. Media juga didorong mengawal transparansi penyaluran bantuan dan memastikan penanganan darurat berjalan tanpa birokrasi yang berbelit.
IJTI menginstruksikan jurnalis televisi dan insan pers yang berada di lapangan untuk menyajikan kondisi sebenarnya di lokasi bencana secara objektif dan terpercaya, termasuk dengan menjangkau wilayah yang terisolasi.
Namun, tugas jurnalistik itu tetap harus dilakukan dengan mengedepankan keselamatan.
IJTI meminta jurnalis menghindari jurnalisme sensasional, seperti mengeksploitasi histeria korban, membuat judul umpan klik (clickbait), atau menjadikan penderitaan warga sebagai cara mengejar jumlah penonton.
Informasi yang disampaikan kepada publik seharusnya membantu masyarakat memahami situasi, mengetahui langkah penyelamatan, serta mendapatkan informasi yang akurat.
“Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas bagi seluruh jurnalis yang bertugas di lapangan. Safety first, tanpa mengurangi kedalaman investigasi dan pemberitaan di area rawan bencana,” ujar Herik.
Di tengah situasi darurat, IJTI juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penyebaran informasi palsu.
Bencana, menurut IJTI, dapat menjadi ruang subur bagi beredarnya disinformasi, termasuk isu tsunami yang tidak berdasar, rumor, maupun video lama yang kembali disebarkan seolah-olah merupakan kejadian terbaru.
Informasi semacam itu berpotensi memperbesar kepanikan masyarakat yang sedang berada dalam kondisi takut.
Karena itu, IJTI meminta masyarakat tidak mudah percaya dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya.
Masyarakat juga diminta memverifikasi informasi mengenai gempa melalui saluran resmi pemerintah, seperti BMKG, BNPB, dan BPBD, serta media massa yang kredibel.
“Menyebarkan hoaks dan spekulasi liar di tengah situasi krisis adalah bentuk kejahatan kemanusiaan karena merenggut rasa aman warga yang sedang ketakutan. Meja redaksi wajib menerapkan verifikasi berlapis sebelum menyampaikan berita kepada publik,” kata Herik.
Menurut dia, dalam situasi bencana, informasi yang akurat bukan hanya kebutuhan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat.
IJTI pun menegaskan, duka yang dirasakan warga Sikka merupakan duka bersama. Karena itu, penanganan bencana tidak cukup hanya dengan melihat angka kerusakan, tetapi juga memastikan setiap warga yang terdampak mendapat pertolongan dan tidak merasa ditinggalkan. (red)
