Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan langkah untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Melalui skema Kredit Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (HAGUET), pemerintah ingin menghadirkan solusi yang lebih ramah dan berpihak pada UMKM.
Pembahasan program ini dilakukan dalam rapat virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (10/4/2026). Rapat dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Darliansjah, yang mewakili Penjabat Sekretaris Daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Darliansjah menegaskan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi tantangan mendasar, seperti sulitnya akses kredit, bunga pinjaman yang tinggi, hingga keterbatasan jaminan. Menurutnya, pendekatan pemerintah tidak boleh parsial jika ingin UMKM benar-benar naik kelas.
“Pendekatan harus menyeluruh, tidak hanya soal pembiayaan, tapi juga penjaminan dan pendampingan usaha,” ujarnya.
Melalui skema HAGUET, Pemprov Kalteng menggandeng Bank Kalteng dan lembaga penjamin untuk menghadirkan kredit berbunga nol persen bagi pelaku usaha. Skema ini dirancang dengan pembagian beban bunga sebesar 6 persen per tahun, di mana separuh ditanggung pemerintah daerah melalui APBD dan sisanya oleh pihak perbankan.
Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 3.000 pelaku UMKM di berbagai sektor strategis, seperti pangan lokal, perikanan, ekonomi kreatif, hingga pengolahan produk desa. Setiap pelaku usaha berkesempatan memperoleh pinjaman hingga Rp50 juta.
Untuk memperkuat keamanan pembiayaan, penjaminan kredit hingga 70 persen akan difasilitasi oleh Jamkrida Kalteng. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan sistem pemantauan berbasis digital agar perkembangan usaha dan risiko kredit dapat dipantau secara cepat dan transparan.
Jika berjalan sesuai rencana, program ini diperkirakan mampu menggerakkan ekonomi daerah dengan perputaran dana mencapai ratusan miliar rupiah serta membuka ribuan lapangan kerja baru.
Saat ini, Pemprov Kalteng tengah mempercepat penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum pelaksanaan program. Harapannya, skema HAGUET tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi menjadi pijakan kuat bagi UMKM untuk tumbuh mandiri dan berkelanjutan. (red)
