Jakarta, Nusaborneo.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di lapangan kantor ATR/BPN, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Dalam momentum tersebut, jajaran kementerian diingatkan agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat.
Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, yang bertindak sebagai inspektur upacara menegaskan pentingnya menghadirkan nilai Pancasila dalam setiap kebijakan publik.
“Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” ujar Yaved saat membacakan pidato Kepala BPIP Yudian Wahyudi.
Upacara Hari Lahir Pancasila tahun ini digelar bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sejumlah petugas upacara berasal dari kedua kementerian tersebut.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, bertugas sebagai perwira upacara. Sementara komandan upacara hingga pembaca doa diisi oleh jajaran Kementerian PKP.
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema itu menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar menjaga persatuan nasional sekaligus mendorong perdamaian global.
Dalam amanatnya, Yaved menyebut Pancasila telah terbukti menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika global.
“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi,” katanya.
Ia juga menyoroti keberhasilan Indonesia menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, dan wilayah yang luas.
“Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam ikatan kebangsaan,” lanjutnya.
Upacara tersebut diikuti pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, pejabat administrator, hingga pegawai dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP. (red/foto:ist)
