Palangka Raya, Nusaborneo.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan jaminan kesehatan secara tepat sasaran. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Rekonsiliasi Data Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan yang dipaparkan langsung oleh dr. K. Hindro Kusumo, M.Si. itu berfokus pada proses sinkronisasi, validasi, dan pencocokan data kepesertaan JKN yang dibiayai pemerintah daerah dengan basis data kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Rekonsiliasi data menjadi langkah penting untuk memastikan setiap peserta yang berhak tercatat secara akurat. Dengan data yang valid, potensi data ganda maupun ketidaksesuaian informasi dapat diminimalkan, sehingga anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Melalui kolaborasi ini, Disdukcapil Provinsi Kalimantan Tengah dan BPJS Kesehatan berkomitmen menghadirkan data kepesertaan yang terintegrasi dan berkualitas. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya mendukung tata kelola administrasi yang lebih baik, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Bagi masyarakat, data kependudukan yang akurat menjadi fondasi penting agar hak atas jaminan kesehatan dapat diterima tanpa kendala administratif. Karena itu, koordinasi antara Disdukcapil dan BPJS Kesehatan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Tengah. (red/foto:ist)
