Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/7/2026).
Rapat yang berlangsung secara virtual itu diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Anang Dirjo dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng, sejumlah perangkat daerah, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan diikuti perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga pekan ketiga Juli 2026.
Berdasarkan data BPS, Juli menjadi salah satu periode yang perlu mendapat perhatian karena kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi. Hingga 17 Juli 2026, tercatat hanya empat provinsi yang mengalami kenaikan IPH, yaitu Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.
Sementara jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH mengalami penurunan dari 78 daerah menjadi 69 daerah dibandingkan pekan sebelumnya.
BPS mengingatkan sejumlah komoditas yang perlu dikendalikan, terutama beras, bawang putih, dan minyak goreng. Harga beras medium tercatat mengalami kenaikan selama empat bulan berturut-turut, sedangkan harga bawang putih rata-rata mencapai sekitar Rp42.560 per kilogram atau berada 12 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).
Di sisi lain, sejumlah komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras mulai menunjukkan tren penurunan harga secara nasional, meski beberapa daerah masih berada di atas harga acuan.
Dalam rakor tersebut, Kementerian Pertanian menyampaikan sejumlah langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi dampak El Nino.
Langkah tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan pendampingan penyuluh pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi, serta penguatan cadangan beras nasional yang saat ini mencapai sekitar 5,24 juta ton.
Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pengendalian organisme pengganggu tanaman serta memperkuat kerja sama antarwilayah untuk menjaga pasokan komoditas strategis seperti bawang merah dan cabai.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan melaporkan harga bawang putih nasional per 17 Juli 2026 mencapai rata-rata Rp38.858 per kilogram. Angka tersebut meningkat sekitar 0,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Kenaikan harga masih terjadi terutama di sejumlah wilayah Indonesia Timur. Pemerintah pun terus mendorong kelancaran distribusi melalui penambahan pelabuhan masuk impor.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta agar realisasi impor bawang putih segera dievaluasi sehingga kuota yang telah diberikan dapat dimanfaatkan untuk menjaga ketersediaan pasokan.
Selain itu, Badan Pangan Nasional menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga di tingkat petani maupun konsumen. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga diarahkan agar lebih fokus pada daerah yang mengalami lonjakan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Kalteng berharap stabilitas harga pangan tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta risiko inflasi akibat faktor musiman dapat ditekan.
Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. (red/shah)
