Jakarta, Nusaborneo.com – Pemerintah memperkuat program penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui kolaborasi lintas kementerian.
Dukungan tersebut salah satunya berupa program sertipikasi tanah gratis yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bagi MBR yang memiliki tanah tetapi belum mengantongi sertipikat.
Hal itu disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI Hashim Djojohadikusumo seusai menghadiri groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di kawasan perumahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Hashim mengatakan, program sertipikasi gratis tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.
“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Hashim.
Menurut dia, sertipikasi tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset, tetapi juga berpotensi membuka akses ekonomi bagi masyarakat.
Tanah yang telah memiliki legalitas dapat dimanfaatkan sebagai aset untuk mendukung kegiatan usaha, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi.
“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” katanya.
Program sertipikasi gratis tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kolaborasi itu diperkuat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu terobosan dalam mendukung program perumahan rakyat.
“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan ya, bukan akan dijalankan,” kata Maruarar.
Ia menjelaskan, pembangunan hunian terjangkau juga diarahkan untuk memanfaatkan aset-aset negara. Salah satunya melalui pembangunan hunian di kawasan aset PT KAI di Manggarai.
Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Satgas Perumahan RI untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menegaskan kesiapan Kementerian ATR/BPN mendukung program perumahan rakyat melalui kerja sama lintas sektor.
Menurut Ossy, penyediaan rumah yang layak bagi MBR perlu disertai kepastian hukum atas tanah.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujar Ossy.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy bersama sejumlah pejabat juga meninjau rumah contoh dan maket Hunian Terjangkau Manggarai.
Turut hadir Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Muhammad Qodari, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga. (Red)
