Berdasarkan rekapitulasi kebutuhan anggaran yang dirilis BPBD Palangka Raya, dana tersebut terbagi dalam 16 pos belanja. Penggunaannya mencakup pengadaan peralatan, dukungan operasional, pemenuhan logistik, layanan kesehatan hingga bantuan bagi masyarakat terdampak karhutla.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengatakan keterbukaan informasi mengenai alokasi anggaran merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan penggunaan dana berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan kesiapan peralatan dan armada pemadam. Ketersediaan logistik serta perlindungan bagi petugas dan relawan juga menjadi perhatian penting.
“Pengalokasian anggaran yang komprehensif ini tidak hanya berfokus pada kesiapan armada dan logistik taktis, tetapi juga memberikan perhatian ekstra terhadap perlindungan fisik serta keselamatan para relawan,” kata Hendrikus dalam keterangannya, Minggu (1/11/2026) sore.
Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar diarahkan untuk memperkuat kebutuhan peralatan dan operasional di lapangan. BPBD mengalokasikan Rp 2,45 miliar untuk belanja modal peralatan dan mesin, Rp 1,39 miliar untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), serta Rp 1,25 miliar untuk pengadaan peralatan pendukung operasional.
Selain itu, upaya memastikan ketersediaan air di kawasan rawan kebakaran juga menjadi perhatian. BPBD menyiapkan anggaran Rp 168 juta untuk pembuatan sumur bor yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air saat proses pemadaman berlangsung.
Dukungan terhadap personel yang bekerja di lapangan turut mendapat porsi anggaran tersendiri. Tercatat, Rp 978,86 juta dialokasikan untuk uang harian personel, sementara Rp 460,38 juta disiapkan untuk kebutuhan konsumsi selama aktivitas penanganan karhutla.
Tak hanya urusan teknis pemadaman, aspek kesehatan dan perlindungan masyarakat juga masuk dalam perencanaan anggaran tersebut.
BPBD mengalokasikan Rp 462,47 juta untuk layanan kesehatan di fasilitas kesehatan, Rp 291,34 juta untuk pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta Rp 59,33 juta untuk belanja modal alat kesehatan umum.
Sementara itu, masyarakat yang terdampak karhutla juga mendapat perhatian melalui alokasi bantuan langsung sebesar Rp 184,2 juta.
Perlindungan terhadap relawan yang menjadi bagian penting dalam penanganan bencana turut diperhatikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran asuransi ketenagakerjaan sebesar Rp 2,94 juta bagi 117 relawan penanggulangan bencana.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada para relawan yang turut berhadapan dengan risiko saat membantu penanganan karhutla.
Melalui alokasi anggaran Banpres 2026 ini, BPBD Palangka Raya diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla. Sinergi antara pemerintah, petugas teknis, relawan, dan masyarakat juga menjadi faktor penting agar upaya pencegahan maupun penanganan kebakaran dapat berjalan lebih optimal.
Sebab, di balik setiap upaya pemadaman karhutla, ada petugas dan relawan yang mempertaruhkan tenaga di lapangan. Kesiapan peralatan, kecukupan logistik, serta jaminan keselamatan mereka menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman kebakaran. (red/jn)
