Penetapan informasi yang dikecualikan harus memiliki dasar hukum dan melalui pertimbangan yang matang. Jangan sampai alasan kerahasiaan justru menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotim, Cok Orda Putra Legawa, mengatakan keterbukaan informasi merupakan salah satu unsur penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal itu disampaikannya saat menjelaskan penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab Kotim, Rabu (11/11/2026).
Menurut Cok Orda, pemerintah memang berkewajiban melindungi informasi tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak boleh diakses masyarakat. Namun, perlindungan tersebut tidak berarti setiap dokumen pemerintah bisa langsung dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan.
” Tidak semua informasi yang dikelola pemerintah dapat serta-merta dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Penetapannya harus melalui proses uji konsekuensi dengan pertimbangan objektif dan mengacu pada ketentuan hukum,” jelasnya.
Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui aturan itu, pemerintah memiliki pedoman dalam menentukan informasi yang bisa dibuka dan informasi yang memang harus dilindungi.
Cok Orda menegaskan, proses uji konsekuensi diperlukan agar keputusan mengecualikan suatu informasi tidak dilakukan secara sepihak atau hanya berdasarkan asumsi.
“Melalui kegiatan uji konsekuensi yang kita lakukan, kita ingin memastikan bahwa setiap informasi yang diusulkan untuk dikecualikan benar-benar telah melalui pertimbangan yang cermat, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum,” ujarnya.
Dia juga meminta setiap perangkat daerah memahami dengan baik jenis informasi yang dikelola masing-masing instansi. Informasi tersebut perlu dipilah berdasarkan kategorinya, mulai dari informasi yang wajib diumumkan secara berkala, diumumkan serta-merta, tersedia setiap saat, hingga informasi yang memenuhi syarat untuk dikecualikan.
Kesamaan pemahaman antar-OPD dinilai penting agar pelayanan informasi kepada masyarakat tidak berbeda-beda. Dengan begitu, masyarakat tetap bisa memperoleh informasi yang menjadi haknya tanpa mengabaikan perlindungan terhadap data atau dokumen yang memang bersifat rahasia.
Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Diskominfo Kotim juga memiliki tanggung jawab mengoordinasikan sekaligus membina PPID Pelaksana di masing-masing perangkat daerah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) berdasarkan Daftar Informasi Publik (DIP) perangkat daerah. Kegiatan berlangsung di Smart City Hub Diskominfo Kotim dan diikuti kepala perangkat daerah atau perwakilannya serta PPID Pelaksana di lingkungan Pemkab Kotim.
Cok Orda berharap, kegiatan tersebut dapat menghasilkan daftar informasi yang benar-benar memenuhi kriteria untuk dikecualikan, memiliki landasan hukum yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, pemerintah tetap bisa menjaga informasi yang wajib dilindungi tanpa mengorbankan hak masyarakat untuk mengetahui jalannya pemerintahan.
“Perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia tidak mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Sebaliknya, keterbukaan informasi diharapkan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat,” pungkasnya. (red)
