Pemprov Kalteng

APBD Kalteng 2026 Menyusut, Pendidikan Tetap Dijaga sebagai Harapan Masa Depan

×

APBD Kalteng 2026 Menyusut, Pendidikan Tetap Dijaga sebagai Harapan Masa Depan

Sebarkan artikel ini
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran didampingi Kepala OPD Kalteng di kegiatan silaturahmi dan halal bihalal bersama mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Istana Isen Mulang, Minggu (29/03/2026). (ist) 

Palangka Raya, Nusaborneo.com – Di tengah penyesuaian anggaran yang cukup tajam, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap berusaha menjaga satu hal yang dianggap paling mendasar: masa depan generasi muda.

Gubernur Kateng, Agustiar Sabran mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 turun menjadi Rp 5,4 triliun, jauh dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp 10,2 triliun.

Pernyataan itu disampaikannya dalam suasana hangat silaturahmi dan halal bihalal bersama mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Istana Isen Mulang, rumah jabatan gubernur, Minggu (29/03/2026)

Penurunan anggaran ini, menurut Gubernur Agustiar, merupakan dampak dari kebijakan efisiensi yang harus dijalankan pemerintah. Namun di balik keterbatasan tersebut, ada komitmen yang tidak ikut berkurang.

“Meski anggaran menurun, pendidikan tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

Bagi pemerintah provinsi, pendidikan bukan sekadar program, melainkan investasi jangka panjang. Di sanalah harapan untuk mencetak generasi yang lebih kuat, mandiri, dan mampu bersaing di masa depan.

Sejumlah program tetap dipertahankan, seperti beasiswa bagi mahasiswa dan kebijakan sekolah gratis melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Program-program ini diharapkan terus membuka jalan bagi anak-anak di pelosok untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Agustiar menekankan, di tengah segala keterbatasan, pemerintah tidak ingin kehilangan arah.

“Pendidikan adalah kunci kemajuan daerah. Karena itu, sektor ini tetap kami jaga,” katanya.

Lebih dari sekadar angka dalam anggaran, keputusan ini mencerminkan upaya menjaga harapan masyarakat. Bahwa meskipun kondisi fiskal menantang, akses pendidikan tetap harus hadir, menjangkau mereka yang membutuhkan, dan menjadi pijakan menuju kehidupan yang lebih baik.

Pemerintah pun memastikan, selain pendidikan, berbagai program pembangunan lain yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan, meski harus dilakukan dengan lebih cermat dan efisien. (Red/am)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *