Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui BPBD Kalteng memperketat sistem mitigasi banjir menjelang puncak musim hujan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalteng, Alpius Patanan, menyatakan pola koordinasi kini dijalankan lebih intensif dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Rapat koordinasi mingguan bersama BPBD kabupaten/kota telah berlangsung sejak 6 Oktober, melibatkan camat, kepala desa, dan lurah agar peringatan dini dapat segera diteruskan ke masyarakat. “Kami ingin aparat di lapangan memahami situasi dan siap lebih awal,” ujar Alpius saat ditemui di Lapangan Barigas Polda Kalteng, Rabu (5/11/2025).
Ia menjelaskan, hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah memiliki kerawanan banjir. Daerah hulu seperti Murung Raya, Barito Utara, dan Gunung Mas memiliki potensi terbesar, sebelum aliran air bergerak ke wilayah tengah dan selatan. Wilayah hilir seperti Barito Selatan, Lamandau, Seruyan bagian hulu, dan Kapuas hulu juga sering terdampak.
Wilayah barat dan selatan menghadapi risiko genangan akibat pasang air laut. “Sukamara, Kotawaringin Barat, Pulang Pisau, hingga Kapuas termasuk daerah dengan potensi banjir akibat pasang,” jelasnya. Struktur sungai besar dan pertemuan aliran dari wilayah tetangga memperberat kondisi hidrologis.
Hingga kini, dua daerah telah menetapkan status Siaga Darurat Banjir, yakni Sukamara dan Kapuas. Namun BPBD Kalteng belum berencana menaikkan status ke tingkat provinsi. “Kalau respon di bawah sigap, status provinsi tidak perlu naik,” tegas Alpius.
Di tingkat provinsi, BPBD menyiagakan empat regu di Pusdalops untuk memastikan dukungan dan koordinasi berjalan lancar. Personel bertugas memantau situasi, menghubungkan informasi antar daerah, dan memberi dukungan tambahan jika diperlukan. Pelaksana utama tetap berada di BPBD kabupaten, kecamatan, serta perangkat desa dan kelurahan. (Mda).
