Pemkab Kotim

Bupati Kotim Sidak Tes Urine ASN, Halikinnor: Tak Ada Toleransi bagi Pengguna Narkoba

×

Bupati Kotim Sidak Tes Urine ASN, Halikinnor: Tak Ada Toleransi bagi Pengguna Narkoba

Sebarkan artikel ini
Bupati Kotim Halikinnor bersama jajaran meninjau pelaksanaan tes urine bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kotim, Rabu (18/11/2026). (ist) 

Sampit, Nusaborneo.com – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor memperketat pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) dengan menggelar pemeriksaan urine di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kotim, Rabu (18/11/2026).

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendeteksi dini potensi penyalahgunaan narkotika sekaligus memastikan lingkungan pemerintahan bersih dari barang terlarang.

Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Kotim Irawati dan Penjabat Sekretaris Daerah Diana Setiawan. Seluruh pegawai di lingkungan Setda turut menjalani pemeriksaan urine.

Halikinnor mengatakan, upaya pemberantasan narkoba harus dimulai dari internal pemerintahan. Menurutnya, ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat, terutama dalam menjaga kedisiplinan dan integritas.

“Jangan sampai kita mengajak masyarakat menjauhi narkoba, tetapi justru di lingkungan pemerintahan masih ada aparatur yang terlibat. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” kata Halikinnor.

Dia menegaskan, tidak boleh ada toleransi terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan aparatur pemerintah. Sebab, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kedisiplinan pegawai, tetapi juga dapat berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.

Halikinnor menjelaskan, pemeriksaan urine bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pegawai. Langkah tersebut lebih mengutamakan pencegahan dan menjadi pengingat agar seluruh aparatur tidak mencoba menggunakan narkotika.

“Tes urine ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pegawai. Yang lebih penting adalah pencegahan. Kita ingin memastikan lingkungan kerja pemerintah tetap sehat dan seluruh aparatur bisa menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa setiap ASN memiliki tanggung jawab moral karena bekerja dan menerima penghasilan dari negara untuk melayani masyarakat.

“ASN itu digaji oleh negara dan bekerja untuk masyarakat. Karena itu, tanggung jawabnya bukan hanya menyelesaikan pekerjaan administrasi, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Terkait kemungkinan adanya pegawai yang menunjukkan hasil pemeriksaan positif, Halikinnor meminta agar penanganannya dilakukan sesuai prosedur. Hasil tes awal harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lebih lanjut sebelum menentukan langkah berikutnya.

“Kita tentu tidak boleh langsung mengambil kesimpulan hanya dari satu pemeriksaan. Harus ada tindak lanjut sesuai prosedur. Tetapi apabila memang terbukti melakukan penyalahgunaan, tentu harus ada konsekuensi sesuai aturan,” katanya.

Halikinnor menyebut pengawasan terhadap narkoba di lingkungan Pemkab Kotim bukan kali pertama dilakukan. Pemeriksaan serupa sebelumnya telah dilaksanakan pada Mei 2025 terhadap pegawai Setda, termasuk ASN dan tenaga honorer.

Bahkan, hasil pemeriksaan pegawai pemerintah daerah yang dibahas pada Oktober 2025 menunjukkan adanya sejumlah pegawai yang terbukti menggunakan narkotika dan harus menjalani tindak lanjut sesuai ketentuan kepegawaian.

Karena itu, dia menilai pemeriksaan berkala maupun mendadak perlu terus dilakukan agar pengawasan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Halikinnor meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki komitmen serupa dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja masing-masing.

“Saya ingin seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama. Jangan hanya Setda, tetapi semua OPD juga harus ikut menjaga lingkungan kerjanya agar bersih dari narkoba,” pesannya.

Dia juga mengajak seluruh pegawai saling mengingatkan dan berani melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan.

Melalui pemeriksaan tersebut, Pemkab Kotim berharap pengawasan internal semakin kuat sehingga tercipta birokrasi yang disiplin, sehat, dan berintegritas demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. (Red)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *