Sampit, Nusaborneo.com – Warga yang menyampaikan keluhan melalui kanal pengaduan pemerintah tentu berharap persoalan mereka mendapat perhatian. Namun, laporan yang hanya masuk ke aplikasi tanpa respons dan tindak lanjut justru berpotensi membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan publik.
Karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan agar lebih aktif menangani setiap pengaduan yang masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).
Kepala Diskominfo Kotim, Cok Orda Putra Legawa, menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat harus mendapat perhatian serius. Menurutnya, tugas pemerintah bukan sekadar menyediakan aplikasi pengaduan, tetapi juga memastikan warga memperoleh kepastian atas persoalan yang mereka sampaikan.
“Pemenuhan batas waktu penyelesaian ini bukan semata-mata soal kepatuhan pada aturan pusat, melainkan cerminan komitmen kita untuk selalu hadir dan peduli terhadap kesulitan warga Kotawaringin Timur,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Cok Orda mengingatkan, admin SP4N-LAPOR! di setiap OPD maupun kecamatan tidak boleh pasif. Mereka diminta rutin membuka dan memantau aplikasi setiap hari agar laporan yang masuk tidak terlewat.
Respons awal juga dinilai penting. Setidaknya, masyarakat perlu mengetahui bahwa keluhan mereka sudah diterima dan sedang diproses oleh instansi terkait.
“Admin harus rutin memantau aplikasi setiap hari. Ketika ada laporan masuk, berikan respons awal kepada masyarakat sehingga pelapor mengetahui bahwa pengaduannya sudah diterima dan sedang diperhatikan,” katanya.
Dia memahami, tidak semua persoalan bisa langsung diselesaikan oleh satu instansi. Ada kalanya laporan warga berkaitan dengan persoalan teknis atau menjadi kewenangan OPD lain.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh membuat pengaduan berhenti tanpa kejelasan. Koordinasi antarlembaga harus dilakukan supaya masyarakat tetap mendapatkan kepastian mengenai penanganan laporannya.
“Kalau ada kendala teknis maupun persoalan kewenangan dalam menangani laporan, jangan dibiarkan begitu saja. Perlu ada koordinasi agar pengaduan masyarakat tetap bisa ditindaklanjuti dengan tepat,” jelasnya.
Menurut Cok Orda, SP4N-LAPOR! memiliki fungsi lebih dari sekadar tempat menampung keluhan. Kanal tersebut menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Masukan warga, lanjutnya, juga harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Sebab, dari laporan masyarakat, pemerintah bisa mengetahui bagian pelayanan mana yang masih perlu dibenahi.
“Setiap aspirasi dan pengaduan masyarakat harus mendapatkan perhatian. Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan persoalannya, tetapi tidak mendapatkan kejelasan mengenai tindak lanjutnya,” pesannya.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi pengelolaan SP4N-LAPOR! yang diikuti admin dari seluruh OPD dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Melalui rapat tersebut, Diskominfo berupaya menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menangani pengaduan publik.
Pemkab Kotim berharap pengelolaan SP4N-LAPOR! ke depan semakin responsif dan transparan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memiliki tempat untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga mendapatkan kepastian bahwa suara mereka didengar dan persoalannya ditangani pemerintah. (red)
