Jakarta, Nusaborneo.com – Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai stakeholder terkait.
Rakornas TPAKD tahun 2025 mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.”
Dalam arahannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan bukan hanya urusan teknis, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pemerataan akses keuangan adalah kunci agar masyarakat di seluruh daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Ini bagian dari pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Airlangga.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif OJK dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, agar masyarakat mampu memanfaatkan produk serta layanan keuangan dengan bijak dan produktif.
Sementara itu, Bupati Murung Raya Heriyus menyampaikan bahwa kegiatan Rakornas TPAKD menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mempercepat inklusi keuangan di seluruh wilayah Indonesia.
“Baru saja saya mengikuti acara TPAKD di Balai Kartini Jakarta yang dipimpin langsung Pak Airlangga Hartarto dan dihadiri seluruh Kepala Daerah se-Indonesia. Ini sangat penting karena akses keuangan daerah harus benar-benar bisa dipercepat,” tutur Heriyus.
Lebih lanjut, Heriyus menambahkan bahwa percepatan akses keuangan akan memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat kemandirian daerah, dan menjadi pondasi penting menuju ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.
“Pemerintah Kabupaten Murung Raya berkomitmen untuk terus mendukung program nasional ini dengan memperkuat peran TPAKD daerah,” tegasnya.
Rakornas ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan konkret dalam mempercepat pemerataan akses keuangan, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (red)
