Palangka Raya, Nusaborneo.com – Di tengah kepulan asap dan panasnya lahan yang terbakar, para relawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap berada di garis depan.
Mereka membantu memadamkan api, meski harus meninggalkan keluarga dan menghadapi kondisi lapangan yang tidak mudah.
Perjuangan para relawan itu mendapat perhatian dari Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi.
Menurut Junaidi, pengabdian para relawan tidak cukup hanya dibalas dengan ucapan terima kasih. Pemerintah perlu memberikan dukungan nyata, termasuk memastikan kesejahteraan mereka selama menjalankan tugas.
Junaidi mengatakan, honorarium bagi relawan dapat diberikan apabila anggaran pemerintah tersedia.
“Kalau memang dana kita ada yang Rp40 miliar tadi ditambah dari pusat perencanaan Rp760 miliar. Kalau memang ada dananya bukan hanya sekadar penghargaan wajib kita keluarkan honor mereka. Tidak mungkin juga mereka menjadi relawan berminggu-minggu di rumah tidak makan,” kata Junaidi,.
Ia menilai, para relawan juga memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Ketika mereka berhari-hari berada di lapangan untuk membantu pemadaman, kebutuhan keluarga di rumah tetap harus dipikirkan.
“Artinya mereka berjuang di lapangan memadamkan api supaya di rumah anak istrinya makan juga,” ujarnya.
Karena itu, selain honorarium, Junaidi meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar para relawan selama bertugas terpenuhi.
Sarana dan prasarana pemadaman, termasuk alat pelindung diri (APD), dinilai perlu mendapat perhatian. Menurut dia, relawan yang berada di lokasi karhutla harus mendapatkan perlengkapan yang aman untuk melindungi diri dari risiko di lapangan.
Junaidi juga meminta pemerintah memberikan perlindungan bagi relawan apabila terjadi insiden saat menjalankan tugas.
Jika ada relawan yang menjadi korban atau terdampak langsung akibat penanganan karhutla, pemerintah diharapkan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan anggaran.
“Termasuk juga kalau ada berdampak (korban) ya, minimal bantuan ala kadar dari pemerintah harus ada juga tergantung dana tadi,” pungkasnya. (red/yd)
